Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Desa Banyak yang Tidak Beres PAMEKASAN - Ketua DPRD II Pamekasan Drs Achmad Syafii meminta agar pemerintah tingkat kecamatan dan desa lebih serius menangani berbagai persoalan diwilayahnya. Dia menilai banyaknya kasus pemerintahan yang terjadi dilevel bawah, yang dilaporkan ke DPRD II Pamekasan berawal dari ketidak beresan aparat ditingkat Kecamatan dan Desa. Kepada Radar Madura yang menemuinya di ruang kerjanya Achmad Syafii menegaskan, kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara administratif berbagai persoalan yang terjadi dilingkungannya ke pimpinan dewan merupakan bagian dari tingkat kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara konstitusial. " Dibandingkan dengan masa sebelumnya yang pakai cara anarkis, belakangan ini lebih baik, " katanya. Namun, lanjutnya, tidak semua peroalan itu menjadi tanggung jawab dewan, baik dalam hal penyelesaiannya maupun dari akar penyebabnya. "Karena itu saya melihat jelas sekali aparat ditingkat Kecamatan dan desa dalam hal ini tidak jalan. Seharusnya jika persoalan level bawah bisa diselesaikan dengan baik, maka tidak perlu di keataskan. Saya melihat banyak persoalan yang mestinya selesai di pemerintahan kecamatan, " tndasnya. Disisi lain menurut Achmad Syafii, belakangan telah banyak warga yang salah alamat menyampaikan persaoalan ke Dewan. Misalnya kasus kriminal yang mestinya dilaporkan ke Polisi justreu dilapporkan ke dewan. "Bahkan ada warga yange meminta agar dewan memecat Kepala Desa ini kan tidak tepat. Namun untuk sementara kami terima dan akhirnya kami sampaikan pada yang berwenang. Karena ini semua berangkat dari tingkat pendidikan masyarakat," katanya. Namun hal tersebut, lanjut Syafii, tidak boleh diteruskan. Aparat ditingkat Kecamatan dan Desa jangan tinggal diam. Banyak kasus yang mestinya menjadi tanggung jawabnya mereka ternyata lolos tidak terpantau dan masuk ke pimpinan dewan. '' Bukan kami tidak mau untuk melayani mereka secara penuh, namun terlalu banyak tugas dewan yang dalam waktu yang bersamaan harus dikerjakan. Lebih dari itu jika hal tersebut dibiarkan, maka perjalanan daerah akan timpang, ada yang aktif ada yang santai santai. Mari kita ciptakan kemandirian bersama," paparnya. Selain meminta agar pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa peka terhadap aneka persolan yang muncul, instansi pengawas dalam internal pemerintahan, dalam hal Ini Itwilkab Pamekasan juga diminta untuk lebih mengoptimalkan perannya. Lembaga ini selama ini dinilai mandul dan tidak pernah mengemukakan temuannya yang optimnal. Padahal persoalan dimasyarakat amat kompleks. (dwi)