Tiga Ribu Lebih Guru Madrasah Ibtidiyah Swasta Terancam Tak Bisa Ikut Program D2 PAMEKASAN - Nasib sekitar 3000 lebih guru honorer di Madrasah Ibtidiyah Swasta (MIS) di Pamekasan dikhawatirkan akan makin memprihatinkan. Sebab mereka terancam tidak akan bisa mengikuti program tambahan pendidikan perjenjangan D2 yang selama ini dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah. Alasannya sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah apakah program tambahan pendidikan tahun anggaran 2000-2001 itu akan dilaksanakan lagi atau tidak. Menurut Kasi Pendais Kandepag Pamekasan, Drs H. Abdul Wahid, kekhawatiran tidak berlanjutnya program tambahan pendidikan itu terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sebentar lagi akan dijalankan. "sampai saat ini belum ada kepastian apakah masih akan diteruskan atau tidak program D2 ini. Yang jelas kalau program ini tidak dilanjutkan maka besar kemungkinan 3000 lebih guru MIS honorer itu tidak akan bisa menambah pendidikannya, " papar Wahid. ''Padahal tembahan pendidikan D2 itu sebagai pensyaratan untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka minimal harus berpendidikan D2," imbuh Wahid. Menurut Abdul Wahid kekhawatiran akan tidak dilanjutkannya program tambahan pendidikan D2 secara gratis itu setelah dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang akan diberlakukan secara konkrit mulai tahun 2001 mendatang. "kalau dalam era otonomi daerah nanti, masalah ini juga dilimpahkan ke daerah, maka pasti daerah akan kebingunan. Karena daerah pasti akan memperhatikan masalah lain yang lebih vital, " jelas Abdul Wahid. Dikatakannya, dana untuk program tambahan pendidikan D2 bagi guru MIS selama ini langsung ditangani oleh Depag Pusat. Untuk Pamekasan program ini telah berjalan 6 semester. Hingga kini jumlah mahasiswa yang dikelola dalam program ini sekitar 250 orang. Kini mereka berada di semester 4 dan semester 6. Menurut Abdul Wahid dana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan program itu tiap semester menghabiskan sekitar Rp 16 juta. Jumlah Madrasah Ibtidiyah di Pamekasan lebih dari 600 buah. Guru negeri yang diperbantukan bagi ratusan Madrasah Iubtidiyah itu hanya sekitar 250 sampai 300 orang. Sisanya adalah guru swasta yang rata rata pendidikannya masih lulusan SLTA. Bahkan dari mereka banyak yang lulusan SLTA yang spesialisasinya tidak sesuai dengan tugasnya sebagai seorang guru. Untuk memberikan tambahan pendidikan jenjang D2 bagi mereka jelas membutuhkan waktu dan dana yang besar. (dwi)