PGRI Belum Optimal Perjuangkan Kepentiungan Guru Achmad Zaini: Masih Dijadikan Organisasi Pemotongan Gaji Saja PAMEKASAN - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan dinilai tidak optimal memperjuangkan aspirasi anggotanya. Bahkan organisasi ini dinilai telah dimanfaatkan oleh oknum pengurusnya untuk meraih kepenitingan pribadinya. "Saya belum melihat mulai era Orde Baru hingga pada saat reformasi ini gerakan kongkrit yang dilakukan PGRI," ujar Achmad Zaini, Sekretaris Umum Forum Komunikasi Guru Pamekasan (FKGP). Achmad Zaini mencontohkan, ketika ada kasus seorang Kepala Sekolah mengajukan Bupati Pamekasan ke PTUN Surabaya, karena tidak terima atas kebijaksanaan mutasi. "Saat itu PGRI itu tidak berbuat apa-apa. Guru itu dibiarkan, akibatnya muncul persoalan yang tak baik antara dia dengan Bupati. Saat ini PGRI itu tak lebih hanya organisasi yang memungut sumbangan saja dari guru tiap bulan," tandas Achmad Zaini. Fenomina yang bekembang belakangan ini, lanjut Zaini, ketika guru mengalami masalah lebih banyak mendatangi forum lain yang lebih diyakini dengan cepat menyuarakan aspirasinya. "Misalnya ke media massa, juga ke FKGP, yang kini telah banyak menerima laporan berbagai persoalan guru. Mereka tidak lapor ke PGRI karena dinilai tidak ada gunanya, " katanya. Sementara itu Drs Idham Khalit, pengurus PGRI Cabang Waru menilai saat ini PGRI masih belum optimal bergerak. "Sampai saat ini masih ada oknum yang sengaja menarik kalangan guru pada kepentingan politiknya. Hal itu terjadi dengan jelas tidak hanya pada pemilu tahun 1999 lalu, tetapi hingga saat ini masih tamnpak. Oknum ini berasal dari berbagai partai politik. Jadi intinya masih ada yang menjadikan guru ini sebagai komuditas mesin politik," katanya. Idham Khalid yang juga guru SLTP Negeri Waru ini mengajak para guru jika benar benar pemerintah menaikkan gaji guru, maka harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme. "Saya melihat masih masih guru SD yang tak bisa diharapkan, datang terlambat pulang awal. Lantas mau bagaimana masa depan anak anak didik kita kalau SDM gurunya sepertri itu," harapnya. Sementara itu, saat memberi sambutan dalam Konperda PGRI Kabupaten Pamekasan Minggu (23/4) kemarin, Bupati Pamekasan Drs Dwiatmo Hadiyanto menilai, selama ini masih ada polarisasi pemikiran dari guru dilingkungan Dinas P dan K menyangkut kebijakan pengambilan keputusan administrasi kepegawaian. "Perlu diketahui saat ini Dinas P dan K telah dibawah lingkungan Pemda. Jadi jangan sampai ada oknum yang sok jadi pahlawan ingin membantu rekannya dalam soal kenaikan pangkat dan semacamnya dengan alasan mengaku punya hubungan dengan Jawa Timur. Semua urusan kepegawaian telah ditangani Pemda bukan Jatim," tandas Bupati. (dwi)