Pamekasan Kekurangan Sarana dan Prasarana Dasar Umum Bersama Sumenep, Tahun ini Dapat Bantuan P2MPD PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Drs Dwiatmo Hadiyanto menegaskan Sampai saat ini sarana dan prasarana dasar umum di Pamekasan masih banyak yang perlu perbaikan. Jaringan irigasi masih kurang memenuhi syarat, akibatnya pelayanan air pada masyarakat belum maksimal. Akibatnya, produksi pertanian menjadi rendah. Bupati mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya pada Sosialiasasi Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) di ruang Pertemuan Dharma Wanita, kemarin. Sosialisasi dilakukan Tim Persiapan Pusat Proyek P2MPD. Mereka berasal dari Bappenas dan Departemen Keuangan Pusat. Selain lemah di bidang sarana prasarana irigasi, di Pamekasan masih banyak jalan tanah dan jembatan rusak yang belum tertangani mengingat terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Bupati, masalah ini berpengaruh negatif pada pemasaran produk pertanian, karena jasa angkutan banyak mengalami kendala. ''Demikian pula mengenai peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sangat diperlukan peningkatan pelayanan, misalnya, di sektor air bersih, di kota maupun di pedesaan, perlu perhatian lebih optimal, penambahan fasilitas, jaringan perpipaan maupun pengadaan sumberdaya pendukung lainnya,'' papar Bupati. Sementara pasar desa yang sangat potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), karena kurang dilengkapi sarana yang memadai, sumbangannya terhadap peningkatan PAD belum optimal. ''Kami berharap dengan bantuan P2MPD ini, secara bertahap kekurangan dan kelemahan di atas bisa diatasi dengan baik," ujar Dwiatmo. Menurut Dwiatmo, sebelum P2MPD, telah banyak proyek serupa yang dilaksanakan di Pamekasan, di antaranya Proyek Pengembangan dan Peningkatan Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program PDMDKE. ''Namun masih banyak desa dan kelurahan yang belum tersentuh program tersebut. Dengan P2MPD itu menjadi harapan untuk mengatasi masalah tersebut,'' jelasnya. P2MPD merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mematangkan daerah tingkat II dalam menerapkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Lebih dari itu, P2MPD ini merupakan program pemerinrtah mengeliminir problematika daerah akibat krisis moneter. Menurut Kabag Humas Pemda Pamekasan Drs Hadisoewarso, P2MPD itu ada dua tipe. Pertama, proyek yang dilaksankan untuk pengembangan desa dan kelurahan dengan nilai proyek maksimal Rp 750 juta untuk tiap kecamatan. Kedua, perbaikan dan pengembangan sarana umum tingkat kabupaten dengan nilai proyek maksimal Rp 3,75 miliar. Di Jawa Timur, ada 18 daerah tingkat II yang mendapat proyek ini. Dua di antaranya daerah tingkat II di Madura, yakni Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Proyek ini harus selesai pada akhir tahun 2000. (dwi)