Ricuhnya Kerapan Sapi Piala Presiden Karena Faktor Judi Kapolwil Madura: Hentikan Itu Merusak Budaya Masyarakat Madura PAMEKASAN - Kapolwil Madura, Senior Superintendent Drs Djoko Satriyo, mencurigai penyebab kericuhan Kerapan Sapi Piala Presiden karena para pendukung masing masing pasangan sapi kerapan diduga terlibat dalam praktek perjudian. Akibatnya mereka sama-sama ngotot untuk tetap mempertahankan pasangan sapinya harus dimenangkan. "Saya melihat ada indikasi praktek perjudian itu. Kalau begini persoalannya maka ini menyangkut kultur yang harus dihentikan," tandas Kapolwil. Djoko Satriyo menjelaskan, langkah para pendukung masing masing pasangan sapi yang bermasalah sama sama tidak masuk akal. Keduanya ngotot mau menag sendiri dan sering melakukan tindakan yang tidak etis. "Kalau mereka mau bertanding secara objektif dan sportif tidak mungkin melakukan tindak pengrusakan atau ancaman yang rasanya tidak masuk akal seperti itu," tegasnya. Sebagaimana dilansir harian ini Kerapan Sapi Piala Presiden yang dilaksanakan di Stadion R. Sunarto Hadiwijoyo Pamekasan, Minggu kemarin ricuh. Penyebabnya, dalam putaran pertama babak semi final dari sapi golongan menang, para pendukung satu diantara dua pasangan sapi yang dilepas yakni pasangan sapi bendera hijau melakukan protes karena tidak puas atas keputusan juri. Mereka melakukan protes karena sebelumnya panitia menetapkan pasangan sapi mereka yang menang, namun karena diprotres oleh lawannya yakni para pendukung pasangan sapi berndera merah, kemudian juri merubah keputusan dan pasangan sapi bendera merah yang dinyatakan menang. Saat itu para pendukung sapi bendera merah langsung mengumumkaan kemenangan sapinya, setelah melihat gerak lambat di TV monitor. Pada saat pendukung pasangan bendera merah itu mengumumkan kemenangannya dewan juri ternyata diam. Dioko juga menyayangkan tradisi kerapan sapi Madura yang telah dikenal di tingkat nasional, bahkan didunia internasional, ternyata harus dirusak oleh praktek perjudian oleh masyarakat Madura sendiri "Saya sangat menyayangkan sekali. Masyarakat Madura harus menyadari bahwa Kerapan ini merupakan kekayaan budaya mereka. Harus dipelihara dan jangan dikotori oleh praktek judi itu. Saya menyayangkan sekali," tandasnya. Untuk bisa menghindari bentrokan Kapolwil mengusulkan agar pemerintah kabupaten di Madura menyusun tata tertib atau aturan khusus tentang kerapan sapi itu. Kemudian ketentuan itu diberlakukan sama diseluruh Madura dan menjadi ketentuan yang mengikat. "Maksud saya jika nanti ada persoalan, maka kembali pada ketentuan, bukan seenaknya sendiri sepertti sekarang yang akhirnya tak jelas penanganannya," katanya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanan Kerapan Sapi Piala Presiden ini Drs H. Atok Suharyanto mengatakan, kericuhan yang terjadi secara umum merupakan tanggung jawab Panitia. Namun, katanya, publik juga harus tahu, bahwa yang punya kewenangan dalam soal tehnik dilapangan adalah semua anggota dewan juri. "Dewan juri itulah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan siapa yang kalah dan menang," katanya. Dikatakan, pihaknya masih berharap agar kerapan itu bisa dilanjutkan. Karena itu menurut rencana, besok (hari ini, red), 1 November 2000, Panitia memprakarsai pertemuan antara Muspikab Kordinator, Panitia, dewan juri maupun pihak pemilik sapi yang bertikai. Pertemuan itu akan dilakukan di Kantor Pembantu Gubernur Wilayah VI di Pamekasan. Tujuannya mencari solusi atau kesepakatan agar kerapan itu bisa dilanjutkan. Sedangkan Kordinator Keamanan Kerapan Sapi Piala Presiden, Superintendent Drs Syahrul Mamma SH, mengatakan dirinya berharap dalam pertemuan itu benar-benar bisa ditemukan jalan keluarnya agar kerapan itu bisa dilanjutkan kembali dan mayarakat bisa menikmati dan menyaksikan hasil pesta budaya dengan senang dan aman. "Tetapi sebaliknya jika nanti masing maasing pihak tetap sama-sama ngotot dan tidak ada jalan keluarnya, demi keamanan saya akan menutup kerapan itu," tegas Syahrul Mamma yang juga Kapolres Pamekasan. (dwi)