Soal 35 MI yang Tidak Dapat Bantuan DOP,DBO dan PMTAS Drs H.M. Baidowi : Mereka Tidak Terapkan Kurikulum Depag PAMEKASAN - Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Pamekasan Drs H.M Baidowi menegaskan penyebab 35 Madrasah di Kecamatan Batumar tidak dapat bantuan JPS DOP, DBO dan PMTAS karena madrasah tersebut tidak menerapkan Kurikulum Departemen Agama. "Jadi mereka masih madrasah diniyah. Sedangkan yang berhak dapat bantuan dalam program ini adalah MI yang telah menggunakan kurikulum Depag, " tandas Baidowi. Menurut dia dari data yang menunjukkan bahwa 35 madrasah itu tidak menerapkan kurikulum Depag sesuai dengan data yang diterima dari Tim Kecamatan. "Data yang kami pegangi yang berasal dari tim Kecamatan. Sekalipun mereka telah punya Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam, namun dalam kenyataannya tidak pakai kurikulum Depag. Ya tetap tidak bisa menerima, " ungkap Baidowi. Sebagaimana dilansir harian ini sebelumnya, 35 Kepala Madrasah se Kecamatan Batumarmar melayangkan surat kepada Bupati Pamekasan Drs Dwiatmo Hadiyanto. Mereka meminta penjelasan mengapa mereka tidak bisa menerima bantuan DOP, DBO dan PMTAS pada tahun anggaran 2000. Padahal tahun sebelumnya mereka masih menerima. Selain itu mereka juga mengaku telah punya piagam dan NSM. Para Kepala Madrasah itu juga menanyakan Madrasah di wilayah kecamatan lain yang pada pengucuran tahun sebelumnya dilanda persoalan namun pada tahun ini bisa menerima lengkap sama dengan tahun sebelumnya. Menurut mereka dari 40 lebih Madrasah Ibtidiyah yang ada di wilayah Kecamatan Batumarmar, tahun ini yang menerima hanya sekitar 12 Madrasah. Ketua Komosi E DPRD Pamekasan, H. Satirin menilai persoalan itu muncul diperkirakan karena ada yang belum tuntas di tingkat Tim Kecamatan. Karena itu dia menyarankan agar Bupati secepatnya memanggil para Kepala Madrasah itu, juga Tim Kecamatan dan Tim kabupaten. Agar dijelaskan duduk persoalannya. Tujuannya agar tidak muncul persoalan lain dibelakang hari. Menurut Drs H.M Baidowi, tidak menjadi jaminan Madrasah yang telah memiliki NSM untuk bisa mendapat bantuan dana DOP,DBO dan PMTAS ini. Karena selain harus memiliki piagam dan NSM, masing masing Madrasah harus menerapkan kurikulum Depag. "Jadi jika ada madrasah yang telah memiliki piagam dan NSM, namun tidak menerapkan kurikulum Depag. Ya itu tidak menerima bantuan. Itu namanya masih Madrasah Diniyah, " tandasnya. Dikatakan, pada saat ini baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Diniyah juga bisa memiliki piagam dan NSM. Karena secara administratif ada madrasah sudah menjadi MI namun secara konkrit proses belajar mengajarnya madih diniyah, sebab tidak pakai kurikulum Depag. "Walaupun memiliki piagam dan NSM namun khusus penerapan kurikulum bisa saja berbedea. MI yang menerima bantuan ini adalah yang telah menerapkan kurikulum Depag. Sementara Diniyah adalah yang tidak menerapkan kurikulum Depag sekalipun telah punya NSM dan piagam, " jelasnya. "Namun saya mendengar sebenarnya mereka menyatakan siap menggunakan kurulkulum Depag. Mungkin tahun depan tuntas semua. Untuk madrasah diniyah yang akan menggunakan kurikulum Depag, kami sangat mendukung dan siap membantu. Insya Allah jika hal ini terjadi maka tahun berikutnya jika ada bantuan mereka telah bisa memperoleh juga, " imbuhnya. (dwi)