145 Madrasah Ibtidaiyah Dipangkas, 35 Kepala Sekolah Protes Bupati PAMEKASAN * Sedikitnya 145 Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta di Pamekasan pada tahun anggaran 2000 ini dipastikan tidak mendapatkan dana bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), beasiswa, Dana Operasional Pendidikan (DOP), dan Dana Bantuan Operasional (DBO). Ketetapan ini didapatkan setelah tim inventarisasi MI, yang dibentuk Bupati Pamekasan, Drs Dwiatmo Hadiyanto, melakukan pendataan ulang tentang sejumlah yang layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut. Buntut dari pemangkasan MI itu, 35 kepala MI yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) di Kecamatan Batumarmar mengirimkan surat protes kepada Bupati Dwiatmo Hadiyanto. Dalam surat protes, yang ditanda-tangani Ketua KKM Kecamatan Batumarmar, K Muhya Buchari dan 35 Kepala MI, keberatan atas ketetapan tim inventarisasi hasil pendataan ulang terhadap MI itu. Menurut data yang dihimpun SI di Kandepag Pamekasan, jumlah MI yang menerima bantuan sebelumnya 625 buah lembaga. Namun, setelah tim inventarisasi di tingkat II dan tim kecil melakukan pendataan ulang, kemudian ditetapkan jumlah MI yang memenuhi syarat hanya 507 buah, 145 lainnya terpaksa dipangkas. Menurut Kepala Kandepag Pamekasan, Drs H M Baidhowi, pendataan ulang tim yang terdiri dari Petugas Dinas P dan K, PMD, dan Kandepag tersebut sekali gus untuk evaluasi bantuan dana yang selama ini dikucurkan. "Setelah dilakukan pendataan ulang itu, akibatnya terdapat 145 MI yang sudah direkomendasikan tidak layak mendapat bantuan, karena sampai kini terbukti tidak menerapkan kurikulum pendidikan sebagaimana digariskan oleh Kandepag," tegas H M Baidhowi, Selasa (24/10). Ia menambahkan, latar belakang pembentukan timinventarisasi itu, karena ada laporan sejumlah MI fiktif yang didaftarkan sebagai penerima bantuan dari pusat di Kecamatan Pasean. Kasus yang menyeret oknum Pejabat Kandepag itu, kini sedang diproses oleh Petugas Polres Pamekasan. Akibat inventarisasi yang dilakukan oleh tim itu kini banyak pengasuh dan pimpinan MI yang resah, karena dipastikan lembaganyatidak akan mendapat bantuan dana sebagaimana tahun sebelumnya. Bahkan, sejumlah MI yang dipangkas itu kini tidak bisa lagi memulai operasional pendidikan dan terancam gulung tikar. (abd)