Dwiatmo: Jangan Masa Bodoh Pada Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Tahun ini Pamekasan Dapat Rp 1,4 Miliar PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Drs Dwiatmo Hadiyanto meminta agar semua pihak tidak bersikap masa bodoh dan mencari keuntungan pribadi dalam program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PMD-DKE) tahun anggaran 2000. Permintana itu diungkapkan dalam Desiminasi Program PMD-DKE tahun 2000 di pendopo kabupaten Sabtu kemarin. Desiminasi PMD-DKE ini dilakukan oleh Tim Konsultan dari Unibraw Malang. Selain itu Dwiatmo juga berharap seluruh ketentuan yang berkiatan dengan program tersebut hendaknya dipelajari secara seksama serta dilakanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti dalam pelaksanaannya di lapangan, benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Untuk itu maka perlu upaya agar masyarakat bangkit untuk memanfatkan program ini untuk perbaikan dan kemandirian mereka, " ujar Dwiatmo. Menurut dia jika program PMD-DKE ini gagal akan berdampak luas sebab program ini berhubungan langsung degan masyarakat, bahkan menyentuh penduduk miskin dalam cankupan yang sangat luas. " karena itu saya tegaskan kembali program ini merupakan tanggung jawa kita semua dan harus didukung oleh kita semua, " tegas Dwiatmo. Sementara itu Ketua Kordinator Pengelola Program PDM-DKE, Drs H. Abdul Mukti, menjelaskan materi yang harus difahami secara utuh dalam desiminasi antara lain mikanisme organisasi pelaksanaan program, mikanisme pengelolaan dan pelaporan. Pelaksanaan deseminasi itu difasilitasi oleh LPM Universiyas Brawijaya Malang. Dia menjelaskan tahun anggaran 2000 ini Pamekaan memperoleh dana untuk program PMD-DKE sebesar Rp 1,4 miliar yang nantinya akan dialokasikan pada 14 desa yang tersebar dikecamatan Galis, Larangan Pegantenan dan Kecamatan Batumarmar. "Program ini diperlukan karena masyarakat benar benar membutuhkannya, " ujar Mukti. Dia menjelaskan dana yang diterima tiap desa dipergunakan untuk berbagai kegiatan, diantarnya untuk kegiatan eknomi rakyat, termasuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha masyarakat yang mengalami kelesuan dengan memberi modal usaha. Juga untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi rakyat yang melibatkan banyak sumber daya manusia atau komponen tenaga kerja. (dwi)