Eksekutif Tidak Responsif Tangani Tata Niaga Tembakau FKB Curiga Ada Oknum yang Bermain PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD II Panekasan Drs KH Fadhali M. Ruham menegaskan pihak eksekutif kurang serius untuk membantu mengatasi masalah tata niaga tembakau. Menurut dia walaupun saat ini petani telah resah akibat tata niaga tembakau yang merugikan mereka, eksekutif terlihat kurang antusias untuk mengatasinya. ''Ada apa ini, saya sendiri juga heran," tegasnya. Kepada Radar Madura yeng menemuinya di ruang kerjanya Ketua DPC PKB Pamekasan ini mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu pihak eksekutif berencana untuk membuat Tim yang akan memantau pelaksanaan pasar tembakau. Namun sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada kontak lagi. Sebenarnya kami dari legislatif sangat berharap agar masalah itu secepatnya disikapi," tandas Fadali. Dijelaskannya, kondisi tataniaga tembakau saat ini sangat jelek, karena praktek mempermainkan timbangan yang dilakukan oleh oknum gudang dan pabrikan masih terus berlangsung. Menurut dia SK Bupati Nomor 539 dan 540 yang mengatur tata niaga itu sama sekali tidak diperhatikan oleh kalangan pabrikan. "Kalau tidak percaya coba anda datang ke pabrikan, potongan timbangan sangat besar sekali," papar Fadali. Untuk mengatasi masalah ini, lanjut pengasuh Pondok Pesantren Al Fidalah ini seharusnya Tim Pelaksana Penertiban dan Pembelian Tembakau (P3T) yang dibentuk dalam SK Bupati Nomor 539 dan 540 itu harus jalan ke lapangan dan bertindak tegas. "Pemda ini sudah punya Tim sesuai dengan isi SK Nomor 539 dan 540. Itu harus jalan dulu sebelum bentuk Tim baru. Agar masalah tata niaga bisa diatasi jangan dibiarkan petani diperas kalangan gudang dan pabrikan itu," tandasnya. Fadali Ruham mencurigai, ketidak seriusan eksekutif dalam memantau tata niaga tembakau ini, karena ada permainan dibalik layar antara oknum dengan kalanga gudang atau pabrikan. Hal itu bisa dilihat dari segi retribusi dari sektor tembakau. Menurut dia retribusi dari tembakau ini sangat kecil. Padahal eksekutif bisa berjuang untuk mendapatkan jauh lebih besar dari itu karena potensi dari tembakau ini besar. "Dalam kata akhir FKB pada sidang yang membahas pertanggung jawaban Bupati, FKB telah mengatakan bahwa diperkirakan ketidak tegasan pemerintah dalam mengatasi masalah potongan timbangan ini disebabkan oleh dugaan adanya permainan oknum dibalik layar. Jadi mohon itu diperhatikan, " katanya. Karena itu Fadali menyarankan, jika tahun ini Tim Kecil yang akan dibentuk tidak bisa terealisir dan kerja okbjektif, maka secepatnya Tim yang ada dalam SK Bupati Nomor 539 dan 540 itu diaktifkan untuk mengatasi tataniaga tembakau yang telah meresahkan masyarakat. "Saya kira waktunya telah kepepet jadi lebih baik Tim yang ada dulu diaktifkan untuk terjun langsung mengatasi kondisi riil di lapangan, " ujar fadali (dwi)