back
Serambi MADURA https://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Radar Madura
Sabtu, 19 Agustus 00
Jawa Pos


Kebocoran Sosialisasi Penyaluran Jaring Pengaman Sosial

PAMEKASAN - Ada banyak kisah lucu dari hasil temuan Komisi E DPRD Pamekasan dan Forum Lintas Pelaku Pamekasan (FLPP) tentang kebocoran sosialisasi penyaluran Jaring Pengaman Sosial, DOP-DBO, pada Madrasa Ibtidaiyah (MI) tahun 1999/2000. Bila komisi E menemukan kejanggalan jumlah data siswa lebih banyak jumlah gurunya. Sementara FLPP menemukan penyulapan Madrasah Diniyah (MD) menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan kejanggalan lain.

Hasil evaluasi FLPP terhadap penyaluran DOP ke sejumlah MI mayoritas salah sasaran. Ditemukan banyak MI penerima DOP bukan madrasah yang masuk pagi dan mengikuti kurikulum pendidikan nasional. "Tidak sedikit pihak madrasah menyulap madrasah diniyah (MD) menjadi MI gadungan. Otomatis penggunaan penerima DOP salah sasaran," jelas Ketua FLPP Imadoeddin, S.Sos.

Kejanggalan lain, kata Imad, diketahui pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan program sebelum DOP dimanfaatkan oleh penerima. Hal ini dilakukan oleh oknum PPAI Kecamatan Galis pada MI Nurul Huda Desa Galis. "Ditambah pemotongan DOP sebesar Rp 1,5 juta untuk pembelian barang kebutuhan sekolah yang terkesan dipaksakan," sambung Imad.

Bagaimana temuan data komisi E DPRD Pamekasan? Melalui ketuanya Satirin mengungkapkan pemalsuan data siswa MI yang jumlah siswa lebih banyak jumlah guru. Hal ini terjadi MI Blumbungan. "Lihat jumlah siswa MI Blumbungan yang mendapatkan bantuan DOP DBO jumlah siswa kelas I-VI hanya 13 orang, tapi gurunya sebanyak 16," ujar Satirin dalam dialog penjab Dwiatmo beberapa waktu lalu.

Tentu temuan komisi E ini tambah runyam permasalahan penyaluran DOP DBO di MI Pamekasan. Karuan peserta dialog penjab waktu itu tertawa lepas melihat keanehan MI swasta di Pamekasan.

Bagaimana tanggapan Kakandepag? PLH Kepala Kandepag Pamekasan Drs H Husein Hudry tampak serius menjelaskan kesungguhan Depag untuk menertibkan MI swasta yang mendapat dan mengajukan DOP DBO. "Dan oknum Depag yang terlibat kebocoran dan penyalahgunaan itu, akan diberi tendangan finalti," jelas Husein Hudry. (ham)