Loyalitas yang Terbagi PENGANTAR REDAKSI: Seperti lelucon-lelucon yang sering kita dengar, memahami warga Madura memang gampang-gampang susah. Gampang karena masyarakat Madura yang terbuka. Susah karena tidak semua orang memahami Madura dengan benar. Dari sejarah panjang Madura, kita bisa tahu bahwa mereka giat dan ulet bekerja serta mudah beradaptasi. Tetapi, untuk mengerti orang Madura lebih lengkap, rasanya belum cukup hanya mendengar joke atau tampilan warga Madura di perantauan. Memang, dari 10 orang Madura, sembilan orang berada di perantauan. Untuk menambah pemahaman kita tentang Madura, wartawan Kompas Mohammad Bakir, mencoba menuliskan beberapa sisi kehidupan orang Madura ini. SAMPANG. Kota kecil nun jauh di Madura yang gersang, tetapi sering terdengar dengan hingar-bingar politiknya. Di zaman Orde Baru, di kota kabupaten yang sejak terbentuk tahun 1954 tidak pernah memiliki gedung pertunjukan ini, Pemilihan Umum 1997 harus diulang. Di zaman reformasi, pelantikan bupati kota ini pun tertunda tanpa kejelasan kapan bupati definitif akan ditetapkan. Kasus Sampang, demikian orang menyebut gagalnya pelantikan Fadhillah Budiono sebagai Bupati Sampang, dalam perspektif sosial budaya cukup menarik mengingat kasus itu terjadi antara sesama warga Nahdlatul Ulama (NU). Dan, justru di tengah pertikaian itu tidak satu pun pimpinan formal NU bisa mengatasi, sehingga kasus ini seperti jalan di tempat. Fadhillah dicalonkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) memenangkan pemilihan bupati dengan hanya unggul satu suara atas Sanusi Djalamudin yang dicalonkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), 23-22. Tetapi, kemenangan itu tidak serta merta membuat Fadhillah bisa duduk kembali di kabupaten. Dengan berbagai alasan, pelantikan Fadhillah terus ditunda, sampai terjadi pembakaran Kantor DPRD Sampang. Dari perspektif politik, kasus Sampang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang sulit dicari titik temunya. Tetapi, dari sisi sosial budaya, kasus Sampang juga mencuatkan apa yang oleh antropolog Madura dari Universitas Jember Latief Wiyata disebut loyalitas ganda warga Madura. Meski sama-sama warga NU, mereka tidak dengan mudah tunduk dan patuh kepada ulama atau pemimpinnya. Apalagi, pemimpin itu belum pernah memberi manfaat langsung kepadanya. Masyarakat Madura, menurut Latief Wiyata, mengenal dua jalur sosial dalam menapak jenjang kepemimpinan tradisional, yaitu jalur religiusitas lewat personifikasi kiai atau ulama dan jalur kultural lewat blater (jawara). Masyarakat luar Madura hanya mengetahui bahwa warga Madura taat dan patuh kepada ulama, titik. "Selama elite atau pemimpin punya komitmen dan concern kepada masyarakat, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi, jika mereka justru lebih concern pada masyarakat lain, seperti pemimpin formal, maka kasus seperti di Sampang tidak dapat dihindari," ujar Latief. Apa yang dijelaskan Latief, sebenarnya bisa dilihat nyata dalam kehidupan keseharian masyarakat Madura. Orang luar Madura sering kali menganggap warga Madura di satu sisi sangat religius, tetapi di sisi lain terkesan sangat suka akan kekerasan. Sehingga, carok atau lambang-lambang kekerasan lainnya, seperti erat melekat pada warga Madura. Apakah mungkin kekerasan bisa berdampingan dengan sikap religius? Mengapa di Pulau Madura yang memiliki ribuan ulama, carok tetap bisa berlangsung meskipun sudah banyak berkurang? Mengapa kerapan sapi yang sebetulnya menyakiti hewan itu, tidak ditentang warga Madura? Atau mengapa tradisi remo yang biasanya dipenuhi minuman keras bisa terus hidup sampai sekarang? Pertanyaan ini bisa dijawab jika kita sepakat dengan apa yang dikemukakan Latief, di samping sikap pragmatisme yang kuat dipegang warga Madura. Seperti sejarah di tempat-tempat lain di dunia, pada awal pengembangan Madura di abad ke-17, raja-raja di Madura didominasi tokoh agama, tepatnya para ulama. Dengan kekuasaan dan tentu uang yang cukup, para tokoh agama itu memiliki mobilitas yang lebih baik dibanding kebanyakan warga. Tidak heran jika Sultan Abdurrahman (Raja Sumenep) mendapat penghargaan dari Belanda, karena berhasil menerjemahkan Al Quran ke dalam Bahasa Belanda dengan baik. Mobilitas dan seringnya tokoh agama itu bersentuhan dengan warga luar Madura, menjadikan kesan Madura yang religius itu muncul. Kesan itu yang sampai sekarang dipegang sebagian warga Madura. Sebaliknya, rakyat Madura kebanyakan hanya bisa mengikuti keinginan Belanda menjadi buruh di perkebunan-perkebunan yang didirikan Belanda, seperti di Jember, Situbondo, atau Lumajang. Mereka tidak dibekali pendidikan yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan mobilitas vertikal yang memadai meskipun kesejahteraan mereka relatif lebih baik dibanding hidup di daerahnya. *** KETAATAN terhadap agama dan kekerasan yang ditunjukkan warga, secara sosial sulit atau bahkan mungkin tidak bisa dipertentangkan. Banyak pemikiran yang mengaitkan keadaan alam Madura yang kurang subur dengan suasana kejiwaan masyarakatnya yang keras. Atau meminjam istilah Mahfud Sidiq-mantan anggota DPRD Bangkalan-tanah kering membuat masyarakat menjadi sangat bergantung pada alam. "Akibatnya, dimensi agama lebih diperdalam ketimbang duniawi. Dalam hal ini pula peranan para kiai jauh lebih penting ketimbang siapa pun," ujar Mahfud. Sebagai contoh, anggota DPRD Bangkalan dari F-PP ini menunjuk curah hujan yang tipis di Madura. Di negara maju hal ini tidak merupakan kendala bagi pertanian karena ada teknologinya. Sebaliknya masyarakat Madura, yang belum mengenal keampuhan teknologi seperti itu, mencari pemecahan pada doa-doa. Minimnya pengetahuan dan kemiskinan membuat warga Madura dihadapkan pada pilihan-pilihan terbatas, yang harus diambil dalam waktu singkat. Jangan heran jika keadaan seperti itu menjadikan warga Madura sangat pragmatis menghadapi hidup. Sikap ini, misalnya, tercermin dari joke-joke tentang Madura, yang segudang itu. Dalam banyak hal, sikap pragmatisme kadang menjadi acuan pertama bagi warga Madura dibanding pertimbangan lain, yang mungkin lebih rasional atau religius. Sikap pragmatisme ini, misalnya, juga tercermin dari banyaknya kepala desa yang berasal dari blater (jawara). "Mon se daddi kalebun neka bekas bajingan, disana aman, pak. Ban pole, bajingan neka kan tak oneng nyare sala ka kanca dibik (Kalau yang jadi kepala desa itu bekas jawara, desa akan aman. Lagi pula, kalau jawara itu kan tidak pernah mengganggu teman sendiri di desa)," ujar Mat Rakib, warga Desa Juruan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Ketua F-KB DPRD Sumenep Darwis Masyhar menambahkan, meskipun ulama setempat kadang punya calon berbeda, sering kali calon dari golongan jawara ini yang menang. "Ya, itu tadi, kalau yang jadi itu bekas bajingan, dia tidak akan memberatkan warga dengan menarik sumbangan macam-macam atau mencuri barang milik warganya sendiri. Ini pengalaman warga di desa ini, yang mungkin sama dengan desa lain di Madura," ujar Darwis yang tinggal di Desa Batang-Batang, Kecamatan Batang-Batang. Akan tetapi, kata Darwis, jarang terjadi calon kepala desa hanya didukung oleh ulama atau blater saja. "Biasanya, antara ulama dan blater itu berembuk terlebih dahulu sebelum mengumumkan nama. Kalau- pun itu terjadi, berarti di desa itu memang ada gejolak. Sulit membayangkan kalau ulama dan blater berbenturan," tandasnya. Sehingga, antara ulama dan blater boleh dikata ada simbiosis mutualisme bagi warga masyarakat Madura, sehingga keduanya sulit dipisahkan. Hanya dalam kasus-kasus tertentu saja benturan antara ulama dan blater terjadi, tetapi itu pun tidak akan berlangsung lama. "Mereka sudah saling mengerti fungsi dan kedudukan masing-masing," tambah Edy Setiawan, budayawan Madura, yang pernah membawa keliling dunia topeng Madura. Namun, tambah Latief, ketaatan warga terhadap ulama tidak sentral dan sangat lokal. Meskipun bisa dibilang semua warga Madura adalah nahdliyyin (warga NU), mereka belum tentu tahu siapa Ketua Umum PB NU. Bahkan, kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun mereka baru kenal setelah menjadi Presiden. "Itu fakta yang sulit dibantah. Ulama kecamatan A, belum tentu dipatuhi warga kecamatan B. Salah kalau orang luar Madura menganggap dengan memegang KH Allawy, misalnya, lalu semua warga Madura akan memilih PPP. Jangankan lintas kabupaten, lintas kecamatan saja masih sulit," tambah Latief. Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso mengingatkan, tingkat kepatuhan tidak sama dengan sikap hormat. "Meski tidak patuh terhadap ulama A, warga tetap memberi hormat bila bertemu dengannya. Menurut saya, ini logis saja, sebab selama ini mereka tidak merasakan manfaat apa pun dari ulama tersebut," ujarnya. Sikap hormat, kata Suroso, tetap dijunjung tinggi oleh warga menghadapi siapa pun sepanjang tidak menyangkut persoalan pribadi. "Kalau KH Allawy datang ke Sumenep, dia tetap akan dihormat sebagai ulama. Tetapi, apakah omongan beliau akan dituruti, tunggu dulu. Warga Sumenep akan melihat seberapa jauh KH Allawy telah memberi manfaat pada mereka," ujarnya. Ada contoh menarik mengapa Moch Noer, bekas Gubernur Jatim, tetap lekat di hati warga Madura. Di masa beliau memimpin Jatim, pernah terjadi bentrokan antara warga Sampang dan Bangkalan, yang sulit diselesaikan. Akhirnya, pimpinan mereka dibawa ke makam Sunan Ampel. Di situ mereka semua bersumpah untuk tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Di daerahnya sendiri, Kabupaten Sampang, Moch Noer melakukan uji coba penanaman jambu mete yang cukup menguntungkan rakyat. Mereka tinggal menanam, karena bibit dan pemasaran diupayakan oleh Moch Noer. "Ini contoh konkret dari Pak Noer, yang membuat dirinya tetap tertanam di benak warga Madura. Makanya, jangan heran kalau ada joke bahwa Gubernur Jatim tetap Pak Noer. Basofi atau Sularso, itu penggantinya," tambah Suroso. *** KEMBALI lagi, sikap pragmatis warga Madura tidak memungkinkan ketaatan itu tidak bercabang. Mereka hanya taat kepada ulama atau blater yang bisa memberi manfaat kepada diri atau keluarganya. Dari perspektif ini makin jelas mengapa kasus Sampang berlarut-larut. Dalam kasus Sampang, pimpinan masyarakat, baik ulama maupun blater, tidak lagi committed kepada warga, melainkan lebih concern pada masyarakat lain (pemimpin formal). "Itu yang terjadi, sehingga perdamaian macam apa pun yang diupayakan akan sulit. Sebab, mereka telah terjebak pada kepentingan yang berbeda, tanpa memperdulikan warganya," tambah Latief yang sedang menyusun tesis tentang carok di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Mengapa kerapan sapi yang lebih mengesankan kekerasan dibanding sebagai hiburan, tidak diprotes warga, mungkin bisa dijelaskan dengan pembagian "wilayah" budaya antara ulama dan blater itu. "Mungkin, warga menganggap daripada mengganggu keamanan dan warga, lebih baik blater diberi mainan tersendiri," ujar Edy Setiawan. Memang benar adanya, jika warga Madura yang sukses mengumpulkan harta di luar daerahnya mendapat penghormatan cukup besar dari warga desanya. "Mereka yang sukses itu dibilang daddi oreng, yang konotasinya pasti kaya. Jarang yang pulang ke Madura membawa ilmu dibilang daddi oreng," ujar Suroso. * Berita daerah lainnya: Dari Jeruk hingga Skenario Maluku Antara Nasionalisme dan Angkutan Kota Kolpo dan Tradisi Kekerasan Saya Memang Hobi Carok Sulitnya Mengubah Citra Loyalitas yang Terbagi