Surabaya, JP.-
Yayasan Rampa' Naong yang merupakan kumpulan paguyuban orang-orang Madura di perantauan mengaku prihatin dengan musibah besar yang menimpa kampung halamannya. Apalagi, padamnya listrik se-Madura itu hingga kini belum teratasi. Mereka menilai pemerintah beserta instansi terkait tak serius menangani musibah di Pulau Garam itu.

"Menghidupkan aliran listrik di Madura merupakan tanggung jawab yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah beserta instansi terkait. Pemerintah jangan hanya bisa bikin statemen di belakang meja. Seharusnya, mereka juga datang ke lapangan melihat penderitaan rakyat," tandas Harun Al Rasyid, koordinator Yayasan Rampa' Naong Jatim, kemarin.

Harun tak ingin pemerintah melihat sebelah mata musibah besar itu. Mereka harus tahu, bagaimana rakyat bingung mencari air, minyak tanah, hingga ke sana ke mari. Apalagi, mereka juga harus antre. Harga barang yang dicarinya juga melambung tinggi hingga dua kali lipat. Bahkan, tak jarang di antara mereka kecewa karena barang ternyata tak ada, kehabisan.

Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus, Harun khawatir dampaknya semakin meluas. Apalagi, dalam situasi krisis ekonomi dan krisis moral seperti saat ini. "Untuk sedikit meredam kegalauan rakyat Madura, paling tidak, para pejabat, seperti Mentamben, gubernur, dan bupati, turun langsung ke Madura," tuturnya.

Harun juga minta Presiden Habibie sungguh-sungguh memperhatikan musibah nasional ini dan secepatnya memulihkan penerangan di Madura. Sebab, akibat padamnya listrik itu, orang-orang Madura sepertinya sudah 'terpisah' dari Indonesia. Yang perlu diingat lagi, ujar Harun, jika pemulihan sudah bisa dilakukan, jangan sampai ada diskriminasi. "Yang di kota dinyalakan dulu, yang di desa belakangan. Tapi, kalau untuk fasilitas umum, mereka tidak keberatan," katanya.

Selain itu, Rampa' Naong akan memegang janji Kepala Cabang PLN Pamekasan Ir Bambang Sulistijono bahwa akhir Maret ini seluruh listrik di Madura bisa menyala. "Kalau sampai janji itu meleset, kami minta seluruh pejabat terkait di tingkat atas, seperti Mentamben dan Dirut PLN, mundur atau dicopot dari jabatannya. Kalau perlu presidennya juga," papar Harun.

Siapkan Gugatan
Tak hanya itu, Yayasan Rampa’ Naong pusat saat ini telah menyiapkan gugatan terhadap pihak-pihak terkait atas padamnya listrik di Madura. Materi gugatan kini sedang disusun oleh Sudjono SH, koordinator Divisi Hukum Yayasan Rampa' Naong yang berpusat di Jakarta.