Madura Layak Jadi Propinsi Jakarta - Surabaya Post DPR segera mengkaji tuntutan beberapa daerah yang ingin menjadi propinsi. Termasuk Madura, yang dinilai memenuhi syarat menjadi propinsi karena pontensi daerahnya relatif mampu untuk hidup sendiri berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Demikian dikatakan Ketua DPR Akbar Tandjung, di sela kehadirannya pada acara silaturahim Majelis Nasional KAHMI yang mengambil tema Pelaksanaan Otonomi Daerah, Upaya Mempertahankan Keutuhan Bangsa di Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (22/1) malam. "Selain Madura, Kepulauan Riau dan Batam, saya kira ketiganya memenuhi syarat untuk menjadi propinsi," ucap Akbar dikonfirmasi soal maraknya tuntutan beberapa daerah yang ingin membentuk propinsi baru. Maraknya tuntutan daerah menjadi propinsi itu sendiri diakui oleh Menteri Urusan Otonomi Daerah, Prof Dr Ryaas Rasyid, yang memberikan orasinya dalam silaturahim tersebut. Hadir pula dalam acara itu Manaker Bomer Pasaribu, Dahlan Ranuwihardja, dan Tirto Sudiro. Menteri Ryaas mengatakan, sekarang ini ada sekitar 99 daerah Tk. II yang menuntut agar status daerahnya ditingkatkan menjadi propinsi. Maraknya tuntutan tak lepas dari terjadinya ketidakadilan yang selama ini dialami daerah tersebut. Ketidakadilan pembangunan ekonomi, budaya, hukum, hingga pendidikan. "Jadi kalau semua tuntutan itu dikabulkan pemerintah, maka jangan kaget kalau tahun 2000 ini akan ada 100 lebih propinsi di Indonesia," kata Ryaas. Menurut Akbar tuntutan itu layak dipenuhi asalkan potensi daerah yang bersangkutan memadai. Apalagi itu semua berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan guna menjawab persoalan disintegrasi. Madura, Kepulauan Riau, dan Batam, misalnya di mata Akbar relatif memenuhi syarat untuk dijadikan propinsi sendiri. "Bila diukur dari segi ekonomi, sosiologi, dan administrasi pemerintahan, sangat mungkin bisa hidup sendiri berkaitan otonomi daerah," tambahnya. Sedangkan tuntutan daerah lainnya, kata ia, pihak pemerintah pusat tak harus memenuhi semuanya. Karena untuk membikin propinsi baru harus ada alasan kuat khususnya menyangkut potensi daerah bersangkutan. Jangan sampai kemudian biaya propinsi baru itu menjadi beban negara. Dan itu sangat mungkin terjadi bila daerah Tk. II yang diubah menjadi propinsi tak mampu hidup sendiri berkaitan otonomi daerah. "Kondisi seperti itu jelas tidak menguntungkan. Makanya tuntutan daerah itu tak mudah semua diwujudkan, perlu ada pengkajian," katanya. "Dalam hal ini pihak dewan pun tentunya akan mengkaji secara mendalam yang berguna sebagai masukan pemerintah. Kira-kira daerah mana selain Madura, Batam, dan Raiu yang juga bisa dijadikan propinsi," tambahnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) asal Madura, Amir Santosa mengatakan, untuk menjadikan Madura sebagai propinsi perlu perhitungan masak-masak. Perlu dicermati segi pontensi alam, kebutuhan infrastruktur, dan tingkat perekonomian masyarakat di pulau garam tersebut. "Di Madura, memang ada potensi alam yang belum disentuh, seperti potensi minyak atau gas. Tapi itu belum dihitung seberapa besar kandungan gas itu dapat menghidupi daerah yang telah menjadi propinsi. Nah, itu perlu dihitung dahulu sebelum Madura pisah dari Jatim," katanya. Oleh karena itu, kata Amir, tak boleh gegabah menjadikan Madura sebagai propinsi. Ketidakmampuan Pemda membiayai pembangunan sendiri justru bisa menjadi beban berat bagi rakyat. Kenyataan dalam kondisi sekarang ini Madura selalu defisit, sehingga untuk memenuhi pembangunan di sana relatif mengandalkan suntikan dari Pemda Jatim. "Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan orang Madura itu, karena dahulu selalu menjadi korban diskriminasi pemerintah. Namun untuk ke arah sana, tentunya juga ada beberapa syarat yang harus dihitung secara matematis," ujarnya. Selain soal potensi alamnya, kata Amir, tak kalah pentingnya untuk menjadikan Madura sebagai propinsi sebaiknya terlebih dahulu terwujud pembangunan jembatan Surabaya Madura. Karena dengan terwujudkan jembatan itu bakal mendorong pembangunan industrialisasi di sana. "Untuk pengembangan pertanian, jelas tak mungkin karena tanahnya kurang subur. Jadi kalau ingin Madura bisa hidup sendiri maka kebutuhan infrastruktur, seperti jembatan Suramadu guna mendorong pengembangan industrialisasi di sana harus diwujudkan dahulu. Baru setelah itu Madura menjadi propinsi sendiri," ucapnya. (sab)