padePOkanviRTuAL

SEPANJANG dasa-warsa terakhir kehadiran organisasi nonpemerintah (Ornop), lebih populer disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) benar-benar menakjubkan. Bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan, organisasi ini hadir di mana-mana. Bahkan, saat krisis ekonomi melanda, yang memporak-porandakan institusi bisnis di negeri ini, kemunculan mereka justru semakin tidak tertahankan.Memang, belum ada angka pasti yang menunjukkan berapa besar pertambahan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan ini. Pada tahun 1995 diperkirakan antara 4.000-6.000 jumlahnya. Tahun ini, beberapa perkiraan menyebut tidak kurang dari 13.000 lembaga berkiprah. Untuk ukuran negeri yang berpenduduk 200 juta jiwa, bisa jadi jumlah tersebut tergolong relatif kecil. Demikian pula dari besarnya organisasi, masih dapat dihitung dengan jari mereka yang beroperasi dengan sumber daya manusia di atas 100 orang.

Kecil dalam jumlah dan struktur organisasi tidak berarti minim kiprahnya. Justru, di sinilah letak keistimewaannya. Bagaikan pembuluh darah kapiler yang tersebar di seluruh tubuh, gerak mereka begitu dinamis. Apalagi jaringan kerja berskala global dan bekal sumberdaya manusia muda berkadar intelektualitas tinggi yang dimiliki membuat kiprah lembaga ini nyaring terdengar.

Melihat segenap aktivitas mereka, timbul pertanyaan, persoalan apakah yang mendasari kemunculan fenomena ini? Membahas keberadaan organisasi ini banyak pihak menganggap tidak akan lepas dari keberadaan dan peran negara terhadap masyarakatnya. Fenomena kemunculan LSM di era tahun 1970-an, bisa jadi dapat menjelaskan keterkaitan hubungan ini. Saat itu, ketika pemerintah tengah gencar-gencarnya memacu pembangunan, sebuah fenomena baru muncul. Di beberapa tempat, sekelompok anggota masyarakat duduk bersama, merasa terpanggil untuk merangkai sebuah komitmen. Tujuannya sungguh ideal, bagaimana ikut berpartisipasi dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Komitmen yang tertanam memang tidak dapat dianggap main-main. Mereka sadar, strategi pembangunan yang dilancarkan pemerintah tidak akan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka konsep, misalnya, upaya memacu pembangunan melalui pertumbuhan sebagai sasaran ataupun orientasi pembangunan dirasakan mengundang sejumlah persoalan krusial, kurang terjaminnya aspek pemerataan. Keinginan hasil-hasil pembangunan akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat (trickle down effect) masih sebatas harapan. Malah, justru kecenderungan semakin terpusatnya pelaksanaan pembangunan yang tampak. Pembangunan, pada satu sisi justru melahirkan daerah-daerah kaya, gemerlap simbol-simbol modernitas. Sementara pada sisi lain, justru memunculkan wilayah yang serba rawan pangan.

Melihat situasi seperti itu, tidak heran jika gugatan terhadap peran pemerintah sebagai aktor satu-satunya dalam pelaksanaan pembangunan bermunculan. Menariknya, dalam kondisi se-perti ini pulalah kemunculan peran maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin berarti. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek, karena mereka memang bosan menjadi korban. Keinginan menjadi subyek, pusat dari pembangunan mulai mengilhami benak mereka. Inilah kesadaran baru masyarakat, respons tandingan dari segenap kebijakan pemerintah.

***

DALAM perjalanannya, komitmen sekelompok anggota masyarakat untuk menjadi bagian dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan ini menjadi semakin bulat. Komitmen yang telah tertanam itu mulai menjelma menjadi sebuah institusi formal. Pada tahap inilah sebuah organisasi nonpemerintah hadir.

Sebenarnya, cikal bakal kehadiran Ornop maupun LSM telah lama dikenal. Pada era kolonialisme pun penampilan maupun orientasi gerakan beberapa organisasi masyarakat memiliki kesamaan dengan karakteristik LSM yang muncul saat ini. Pada tahun 1890, misalnya, Mardi Karya, sebuah organisasi yang dibentuk Suryopranoto telah berkecimpung dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam persoalan ekonomi, sosial, maupun politik. Demikian pula sesudahnya, nama-nama organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, memiliki napas LSM. Sebagai organisasi, mereka sama-sama tidak berorientasi pada keuntungan finansial. Mereka berasal dari rakyat, bekerja bersama-sama dengan rakyat dan semua upaya yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Meskipun banyak kesamaan yang dimiliki, tidak berarti perbedaan tidak tampak. Era kolonialisme melahirkan konsekuensi tersendiri bagi kemunculan sebuah LSM. Dominasi pemerintahan kolonial dalam berbagai aspek kehidupan dianggap menyisakan banyak kesengsaraan. Eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan penjajah melahirkan sikap kebencian yang mendalam.

Namun, apa mau dikata, bambu runcing masih terlalu lemah untuk menghadapi mesiu penjajah. Di sisi lain, pada era itu pengaruh teori-teori modernisasi yang beranggapan bahwa keterbelakangan sebuah bangsa semata-mata disebabkan faktor internal bangsa itu sendiri tengah gencar berkembang. Bagi penganut teori ini, menghapus keterbelakangan tidak ada jalan lain selain memberdayakan diri sendiri dengan menyingkirkan jauh-jauh faktor internal penghambat. Tak pelak, beberapa pertimbangan inilah yang menjadi orientasi bermacam organisasi pada era ini.

Selepas era kolonialisme, gerak pertumbuhan organisasi non pemerintah semakin nyata. Pada periode inilah dikenal sebagai kemunculan organisasi-organisasi modern. Nama-nama besar LSM seperti Bina Swadaya, Dian Desa, LP3ES, Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) bermunculan dengan segenap kiprahnya di masyarakat. Beberapa faktor memperkuat kemunculan mereka. Di antaranya, upaya pemerintah dalam memacu kebijakan pembangunan. Sebagaimana yang banyak diterapkan negara-negara berkembang, model pembangunan yang berpijak pada modernisasi menjadi strategi yang dianggap paling ampuh dalam mengatasi persoalan masyarakat.

Padahal, berharap pada negara sebagai satu-satunya aktor pembangunan dirasakan terlalu naif. Apalagi berharap terjadi perubahan kesejahteraan pada kondisi Indonesia yang serba berlimpah dalam jumlah maupun kultur penduduknya. Terbukti, pengalaman menunjukkan hasil-hasil pembangunan justru melebarkan jurang kesenjangan di dalam masyarakat.

Melihat sepak terjang LSM pada periode ini, Mansour Fakih, mengkategorikannya sebagai LSM tipe reformis. Pada tipe seperti ini, pijakan organisasi tidak lepas dari paradigma developmentalis dengan ideologi modernisasi. Konkretnya, dalam memandang penyebab persoalan kemiskinan, misalnya, masalah internal seperti rendahnya tingkat pendidikan, semakin padatnya penduduk, dan etos kerja yang rendah sering dijadikan sumber penyebab.

Mengatasi persoalan, mereka yang berpijak pada paradigma ini beranggapan kemiskinan dapat diberantas dengan upaya seperti peningkatan produksi, perubahan etos kerja. Oleh karena itu, pada periode ini berbagai LSM banyak berkecimpung dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelatihan, membangun komunitas perekonomian rakyat, serta memberikan bantuan pendampingan.

***

DI samping LSM bertipe reformis, Fakih mengenalkan pula dua tipe lainnya, yaitu konformis dan tipe transformis. Pada tipe konformis, persoalan kemiskinan dianggap sebagai takdir, sesuatu yang harus dialami sebagian masyarakat. Berpijak pada pola pandang seperti ini, LSM didirikan dan diarahkan dengan tujuan mengurangi penderitaan masyarakat.

Dalam bentuk program kerja, upaya bernafaskan amal (charity) seperti bantuan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat miskin, kesehatan anak, dan pendirian rumah yatim piatu, menjadi keseharian kerja lembaga ini. Ditinjau dari segi kemunculannya, LSM tipe seperti ini dikenal paling lama dan paling awal keberadaannya, sejalan dengan lahirnya organisasi-organisasi sosial dan keagamaan.

Sangat berbeda dengan kedua tipe lainnya yang menitikberatkan pada faktor internal masyarakat, kalangan transformis beranggapan penyebab dari berbagai persoalan yang dialami masyarakat tidak lepas dari pola-pola eksploitasi, ketidakadilan struktur, dan adanya hegemoni para kapitalis. Oleh karena itu, menghadapi situasi seperti ini, pengikut paradigma ini beranggapan tidak ada jalan lain kecuali menentang pola-pola eksploitasi tersebut.

Dalam perjalannya, cikal bakal kemunculan LSM berideologi transformasi di negeri ini tidak lepas dari semakin maraknya penerapan pandangan yang berlandaskan pada teori-teori dependensia. Salah satu pokok pikiran teori ini menganggap keterbelakangan bukan disebabkan oleh persoalan internal masyarakat namun terjadi oleh karena faktor eksternal menyangkut ketidakadilan struktur.

Dalam persoalan kemiskinan, misalnya, tidak disebabkan oleh kemalasan ataupun rendahnya pendidikan masyarakat namun oleh karena struktur ekonomi yang tidak adil membuat mereka menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu, perubahan struktur, sekalipun bersifat radikal perlu dilakukan.

Sekalipun tidak seutuhnya organisasi nonpemerintah menerapkan paradigma yang transformis, semenjak era tahun 1970-an beberapa organisasi yang berpijak pada pendekatan teori dependensia mulai bermunculan. Lembaga Studi Pembangunan (LSP), misalnya, sedikit banyak mulai menerapkan ide-ide perubahan struktur di samping turut pula bergelut dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh LSM developmentalis bertipe reformis. Namun, memasuki era tahun 1980-an dan semakin gencar lagi pada era tahun 1990-an, upaya berbagai lembaga untuk mencoba menerapkan paradigma ini mulai nyata.

Melihat sepak terjang organisasi, periode ini penuh warna. Terbukti berbagai gerakan bersifat advokasi yang menginginkan perubahan struktur maupun kebijakan muncul dalam segenap aspek kehidupan yang lebih terspesialisasi.

Di bidang lingkungan hidup, kemunculan Skephi, Walhi melalui aksi-aksi lingkungannya yang melibatkan masyarakat memberikan kontribusi tersendiri dalam upaya penyadaran. Dalam bidang perburuhan, kemunculan SBSI dan beragam organisasi buruh lainnya dalam segenap aksi-aksi mereka mencoba membuka kesadaran kelas kaum mereka dalam menghadapi ketertindasan.

Demikian pula, munculnya gerakan perempuan seperti Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, dengan ragamnya masing-masing mencoba menggugat ketidakadilan struktural yang acapkali menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua.

Belakangan, pola-pola advokasi semakin gencar terlihat. LSM pun semakin banyak bertambah. Padahal, runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya pemerintahan yang dianggap memiliki legitimasi sedikit banyak telah menjawab berbagai tuntutan mereka. Dalam kondisi seperti ini, masih diperlukankah kehadiran LSM? Kali ini, persoalan masyarakat tampaknya tidak hanya berhenti pada pergantian sebuah rezim. Persoalan lain, kapitalisme global dengan segala macam instrumennya, misalnya, dirasakan mulai mendominasi dan menekan segenap aspek kehidupan masyarakat ketimbang sebuah pemerintahan yang otoriter. Untuk itu, kehadiran LSM masih dianggap relevan. (Bestian Nainggolan / Litbang Kompas)

Berita opini lainnya:

atas