Sidang Kabinet Bahas Kasus Sampang Jakarta - Surabaya Post Peristiwa Sampang, Madura, menjadi kasus nasional. Sidang Kabinet terbatas di luar jadwal rutin yang dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Jumat (8/9) pagi tadi, juga membahas masalah yang sempat menimbulkan insiden pembakaran Gedung DPRD Sampang itu. Sidang yang terkesan dilakukan mendadak ini memang membahas masalah penting dan hal-hal aktual yang terjadi belakangan ini, termasuk peristiwa Atambua. Sekretaris Kabinet, Marsilam Simanjuntak mengatakan, sidang ini membahas masalah penting yang harus ditangani segera. Masalah-masalah itu perlu dikoordinasikan karena terjadi pada bidang-bidang yang ditangani Menko Polsoskam dan Menko Perekonomian. Sementara Mendagri Surjadi Soedirdja mempertegas, sidang ini membahas gejolak akibat pemilihan kepala daerah, seperti di Sampang, Jembrana, dan sejumlah tempat lainnya. Bahkan masalah Atambua sekarang disoroti internasional. Peristiwa Atambua dimulai dengan pembunuhan salah seorang dari 19 tersangka kasus Timtim yang kemudian meluas dengan terbunuhnya tiga petugas UNHCR (Komisi Tinggi Masalah Pengungsi PBB). Mendagri mengatakan, dalam sidang ini akan menguraikan secara luas hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemilihan kepala daerah di mana yang terpilih tidak sesuai dengan aspirasi pendukung calon lainnya. Misalnya di Jembrana dan Sampang, DPRD memilih kepala daerah tapi tak disetujui para pendukung calon lainnya. Akibatnya, merembet ke masalah keamanan. Mengatasi kejadian-kejadian di beberapa daerah tersebut, Mendagri mengatakan harus ditangani dengan arif bijaksana. "Pada prinsipnya pemerintah akan menyelesaikannya secara hukum yang berlaku. Misalnya saja DPRD di Jembrana sesuai tata tertib dan peraturannya, telah melakukan secara sah pemilihan kepala daerah. Tapi di lain pihak masyarakat merasa yang dipilih itu tidak sesuai dengan keinginan sehingga menimbulkan akibat-akibat seperti yang terjadi belakangan ini," katanya. Tim Investigasi Khusus kasus Atambua, secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. mengatakan, untuk mengatasi Atambua telah dikirim perkuatan bantuan satu Batalyon 143 dari Solo guna membantu situasi di perbatasan NTT-Timor Leste tersebut. Widodo belum dapat mengurai sejauh mana motif peristiwa di Atambua itu. Suatu tim investigasi gabungan telah dibentuk dan sejumlah orang sudah dimintai keterangan untuk mengungkapkan secara tuntas peristiwa di Atambua itu. Sidang terbatas ini dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi mulai pukul 09.30 sampai istirahat makan siang dan salat Jumat kemudian dilanjutkan hingga pukul 15.00. Hanya sedikit menteri yang diminta hadir ke sidang terbatas itu. Di antaranya dua Menko, Mendagri, Menkeu, Menlu, Menhan, Menpertahut, Menkeh, HAM, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabakin, dan Seskab. Menlu tak hadir karena sedang ke Amerika, sedangkan Menhan tidak hadir karena ke Surabaya. (luk)