Pemilihan Bupati Sampang Bisa Diulang Jakarta - Surabaya Post Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Surjadi Soedirdja sampai saat ini belum mencabut SK No. 131/35/418/2000 tanggal 4 September 2000 tentang pelantikan bupati Sampang, Fadhilah Budiono. Hal itu karena proses keluarnya SK sudah melalui prosedur yang benar. "Belum ada pencabutan SK Mendagri tentang pelantikan bupati Sampang, meskipun terjadi keributan dan pembakaran kantor DPRD Sampang," kata Karo Humas Depdagri, Kartika Purnomo, Kamis siang tadi. Meski SK pelantikan bupati Sampang itu belum dicabut tapi Kartika mengisyaratkan, bahwa Mendagri tidak menutup kemungkinan dilakukan pemilihan ulang bupati Sampang oleh DPRD setempat. Tentu saja prosedurnya harus melalui kesepakatan bersama para anggota dewan. Menurut ia, saat ini sudah ada penyelesaian sementara berupa pertemuan yang dilakukan Rabu malam. Mengenai penetapan Fadhilah menjadi bupati Sampang, menurut Kartika, dilakukan Mendagri atas nama Presiden setelah lebih dulu melalui proses yang terjadi di daerah, mulai dari tahap penyaringan bakal calon bupati hingga ditetapkannya calon bupati oleh DPRD Sampang. Sementara itu, dari Sampang dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian pembakaran gedung DPRD Sampang oleh massa penentang Fadhilah Budiono, Rabu (6/9) petang. Polres Sampang sudah mengindentifikasi pelaku pembakaran. Beberapa ruang seperti ruang sidang utama, ruang komisi A-E, empat rumah dinas anggota FTNI/Polri, gedung olahraga porak poranda. Begitu pula ruang kantor pimpinan dan staf dewan. Semua kaca gedung pecah. Warga di sekitar Gedung DPRD yang melihat gedung dewan terbakar, berusaha ke luar rumah dengan membawa barang-barang berharga. Ibu-ibu dan anak-anak, terutama dari keluarga Polri yang menempati mes Polri di sebelah barat gedung DPRD --tetangga paling dekat --bertangis-tangisan ketika melihat kobaran api membesar. Setelah puas membakar gedung dewan, ribuan massa kemudian menuju Jl. Trunojoyo (Tugu), tempat mangkal mereka. Begitu massa pergi, sekitar dua peleton petugas gabungan yang di antaranya dari Polri menghalau warga yang menonton. Kendaraan water cannon Polda Jatim menyemprotkan air ke kobaran api. Beberapa saat mobil pemadam kebakaran juga turut memadamkan api. Api benar-benar padam setelah beberapa jam kemudian. Sekitar 5.000 massa penentang Fadhilah yang terkonsentrasi di Tugu kota, Rabu malam, menggelar acara istighosah. Mereka berdoa agar bangsa Indonesia, termasuk Sampang, terhindar dari kedzaliman. Istighosah dipimpin KH Damanhuri M. hingga tengah malam dan berakhir aman. Hingga siang tadi, areal kantor DPRD dipagari "garis polisi". Masih Mencekam Begitu terjadi pembakaran gedung dewan, suasana kota Sampang betul-betul genting. Jalur jalan menuju kantor DPRD dan pendapa kabupaten ditutup dari kendaraan umum. Penjagaan di kantor Pemda dan pendapa semakin diperketat. Kapolres Sampang Superintendent Drs Endaryoko SH, mengatakan tidak menduga akan ada pembakaran gedung lembaga negara itu. "Ini di luar perhitungan. Sebab mereka dalam menjalankan aksinya berjanji dengan damai. Namun kenyataannya begini," katanya. Meski demikian, lanjut Kapolres Sampang, petugas akan memproses peristiwa pembakaran gedung DPRD. "Pelakunya masih diidentifikasi. Kasus ini tidak akan didiamkan, tetap diproses hukum," tegas dia. Ketua DPRD H Hasan Asyari menyesalkan peristiwa itu. "Itu sudah bukan urusan DPRD, tetapi polisi," tegas dia. Dengan terbakarnya gedung DPRD, lanjut Hasan Asyari, bukan berarti kegiatan dewan berhenti total. "Kami bisa memakai ruangan lain yang masih selamat untuk kegiatan komisi-komisi. Ini namanya gedung rakyat dibakar rakyat," katanya, pagi tadi. Ditemui terpisah, H Faidhol, anggota FKB DPRD Bangkalan mengatakan, ulah massa itu spontanitas. "Sebab saat kami menghadap Kapolres, kami berjanji akan beraksi dengan damai," ujarnya. Pimpinan PKB Sampang, lanjut dia, menyesalkan pembakaran gedung dewan. Tapi masyarakat tidak bisa disalahkan. "Karena massa bertindak, setelah melihat supremasi hukum yang dipersoalkan PKB, tidak tuntas. Malah SK Mendagri mengesahkan pelantikan Fadhilah," ujarnya. Situasi Kota Sampang hingga Kamis (7/9) siang tadi masih mencekam. Kantor pemerintah dan lembaga pendidikan ditutup. Karyawan tidak masuk dan siswa diliburkan. Sedang pertokoan yang kemarin tutup, Kamis pagi tadi sudah buka kembali. Petugas masih berjaga-jaga di kantor Pemda. Pendapa, dan Jl. Wahid Hasyim. Karena ada isu rumah Ketua DPRD mau didatangi massa. Sementara massa yang berkonsentrasi di pendapa, masih bertahan. Begitu pula di kantor PKB Jl. Pahlawan (Tugu). (c4, kas, bsk)