700 Mahasiswa UI Terancam `DO` Berat Bayar Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan JAKARTA (Media): Sebanyak 700 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terancam drop out karena keberatan membayar Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP) yang telah ditetapkan oleh rektorat. Hal itu terungkap saat ratusan mahasiswa UI, yang dikoordinir Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM-UI) -- dan mengaku mewakili rekan-rekannya yang tidak sanggup membayar tersebut -- mendatangi Kantor Departemen Pendidikan Nasional kemarin dan diterima langsung oleh Mendiknas Yahya Muhaimin. Mereka juga melakukan aksi orasi di kantor tersebut. Para mahasiswa itu tidak puas dengan pernyataan pihak rektorat yang merasa tidak keberatan jika mahasiswa yang tidak mampu membayar iuran DPKP untuk tidak usah meneruskan kuliah saja. "Pernyataan Rektor UI itu sangat aneh seakan tidak peduli dengan keluhan mahasiswanya," kata Ketua BEM-UI M Taufik Riyadi. Para wakil mahasiswa menuntut jaminan Mendiknas agar pihak UI mencabut ketentuan DPKP seraya mengancam akan melakukan aksi bermalam sampai ada hasil konkret. Sementara dalam orasinya, para mahasiswa menyatakan kebijakan rektorat UI yang mengharuskan setiap mahasiswa UI membayar dana DPKP sekitar Rp 1 juta untuk jurusan eksakta dan Rp 750 ribu untuk jurusan sosial itu sangat memberatkan sebagian besar mahasiswa. Kebijakan itu juga tidak memperlihatkan aspek transparansi. Para mahasiswa mengatakan DPKP, yang diberlakukan sejak tahun ajaran 1999, dinilai tidak transparan sebab sebelumnya dana itu hanya dipungut pada tahun ajaran baru saja namun mulai tahun kemarin dipungut tiap semester. "Konsep DPKP itu diturunkan sepihak tanpa musyawarah dengan mahasiswa terlebih dahulu sehingga sekitar 700 mahasiswa UI angkatan 1999 -- di 12 fakultas -- terancam tidak bisa meneruskan kuliah," kata Taufik. Jumlah ini adalah seperempat dari keseluruhan mahasiswa angkatan 1999 yang berjumlah 2.800 orang. Rektorat juga dinilai tidak transparan ketika memberi penjelasan bahwa dana itu digunakan untuk meningkatan kualitas pendidikan di UI. "Soal transparansi, pihak kampus pernah mengedarkan surat pemberitahuan penggunaan DPKP," kata Taufik. "Bisa dipercaya tidak? Untuk pembelian tiga unit komputer di FISIP, telah menghabiskan Rp 36 juta. Kami khawatir DPKP justru dijadikan celah korupsi sebagian pihak." Menanggapi keluhan mahasiswa tersebut Mendiknas berjanji akan menyampaikan usulan penghapusan iuran DPKP itu kepada Rektor UI secepatnya. "Saya tidak bisa langsung mengiyakan keinginan Saudara namun harus dibicarakan kepada rektor Saudara agar ada solusi yang terbaik bagi semua," katanya. Tetap menjabat Sementara itu, seusai menemui para mahasiswa UI Yahya Muhaimin mendapat kabar dari stafnya bahwa dirinya kembali masuk kabinet untuk jabatan yang sama. Namun, Yahya mengatakan saat itu belum yakin sebab dia mengaku belum pernah dihubungi Presiden Gus Dur -- panggilan akrab Abdurahman Wahid -- sebelumnya. "Apa ini, apa ini," kata Yahya ketika beberapa wartawan mengucapkan selamat atas terpilihnya di sebagai Mendiknas lagi. Akhirnya wartawan diterima Mendiknas di ruang kerja Mendiknas, sesaat setelah menerima kunjungan dari beberapa tamu dari Universitas Negeri Jakarta. Yahya secara pribadi mengakui bahwa tugas seorang menteri adalah berat sehingga namun berkaitan dengan panggilan tugas negara maka tugas itu dianggap sebagai amanah. "Saya merasa ketiban sampur lagi," katanya. Yahya juga mengatakan dirinya tetap akan memprioritaskan program kerjanya pada pemantapan dan penguasaan ilmu-ilmu dasar. "Pada tahap pendidikan dasar anak harus diberi kesempatan untuk tahu setelah itu pendidikan lanjutan harus difokuskan pada keahlian sehingga pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tahu diri dan ahli dalam bidangnya," katanya. (CR-10/Sto/B-3)