Pasien Keluarga Miskin Ditarik Jutaan Rupiah Akibat Pengelolaan Dana yang Tidak Transparan Sampang, Radar Kartu Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang fungsinya membantu biaya pengobatan pasien Gakin (keluarga miskin), dari kalangan masyarakat pra sejahtera dan sejahtera satu, ternyata tidak diberlakukan oleh RSUD Sampang. Kenyataan ini, khususnya dialami oleh para pasien yang ditangani oleh kebagian bedah. Demikian, informasi yang diterima Radar Madura dari RSUD Sampang kemarin. Seorang pasien Gakin yang pernah dioperasi di RSUD Sampang, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pembanyaran itu. Menurutnya, ia saat itu harus mengeluarkan biaya sebesar 1,2 untuk mengoperasi penyakit gondok isterinya. "Saya harus bayar 1,2 juta untuk biaya operasi isteri saya. Katanya untuk biaya obat-obatan. Padahal saya sudah menunjukkan, kartu kuning, keterangan tidak mampu dari kepala desa, maupun surat rujukan dari puskesmas" jelasnya. Salah seorang pasien yang lain, yang pernah dioperasi di DPRD Sampang, malah mengaku kepada Radar Madura harus mengeluarkan biaya sebesar 1,5 juta. "Untuk membayar uang operasi itu, saya harus pinjam sama tetangga. Sampai sekarang masih belum lunas. Yang penting bagi saya, anak saya sembuh." jelas pasien yang dioperasi sekitar satu bulan yang lalu itu. Saat hal ini dikonfirmasikan kepada Direktur RSUD Sampang, dr. H. Mohammad Zyn, menolak adanya kejadian itu. Zyn menyatakan, kalau hal itu tidak benar. Sebab penanganan pasien Gakin yang membawa persyaratan yang tentukan rumah sakit, pasti ditangani sesuai dengan protap (prosedur tetap) yang ada. "Kalau pasien itu telah menunjukkan kartu kuning, rujukan dari puskesmas, serta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, pasti tidak dikenai biaya. Tetapi, memang saya akui, tidak sedikit pasien yang datang kesini tanpa membawa persyaratan itu. Sehingga, biaya operasi terpaksa kita bebankan kepada mereka" jelas Zyn. Sementara itu, beberapa sumber berita di RSUD Sampang, membenarkan adanya biaya itu. "Praktek itu sudah lama terjadi, bahkan sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Hal itu terjadi, karena sementara ini, penanganan dana JPS itu dilakukan secara tertutup. Malah, dokternya sendiri pernah bilang, kalau selama ini ia seperti kerja bakti. Untuk itu, katanya, ia terpaksa menarik biaya dari pasien" jelas sumber tadi. Masih menurutnya, sebenarnya yang menjadi masalah adalah, ketertutupan dari pihak RSUD sendiri, dalam menangani distribusi bantuan JPS itu. Terutama masalah Claim yang dilakukan pihak RSUD kepada pemerintah. "Saya curiga, ada manipulasi claim biaya pasien yang diajukan kepada pemerintah" jelas sumber yang tidak mau disebut namanya itu. (fiq)