Sumenep, Radar.-

Kian tingginya kesadaran warga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Saat pemilu lalu, misalnya, hal itu bisa dilihat dari maraknya aktifis pemantau pemilu. Dan, menyongsong bergulirnya DPRD II Sumenep, kini di Sumenep siap hadir Sumekar Corruption Watch (SCW) yang dibidani oleh sejumlah aktifis muda setempat.

‘’Sama seperti lembaga pemantau lainnya, nantinya kami juga akan bermitra dengan ICW. Lembaga ini nantinya juga bisa bekerjasama dengan lembaga lainnya yang ada di Sumenep,’’ kata Saiful Dayat Koordinator Badan Pekerja kepada Radar Madura, kemarin. ‘’Namun, lembaga yang kami ajak bermitra, tentunya harus sesuai dengan visi dan misi kami,’’ tambahnya.

Meski baru dalam tahapan persiapan, SCW ini sesumbar akan memangkas habis praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Menurut salah satu aktivis SCW lainnya, di kota Sumenep KKN sudah sangat mengakar. Karena itu, beralasan sekali kalau komunitas anti KKN ini dalam waktu dekat akan segera mendaftar pejabat-pejabat yang terkait dengan praktik KKN.

‘’Kalau sudah kami daftar segera kami umumkan kepada masyarakat luas,’’ ujar Fathorrahim yang juga deklarator SWC ini. Menurutnya, praktek yang sudah membuat sengsara rakyat akibat pejabat yang tak bermoral itu, kini saatnya harus dikubur dalam-dalam. "Apalagi, kita sudah memasuki era reformasi,’’ jelasnya.

SCW yang beranggotakan kaum muda itu, juga merencanakan membuat bulletin yang bernama Sumenep Baru. Lewat bulletin yang akan dibagikan secara gratis itu masyarakat dapat menuangkan uneg-unegnya. "Dalam bulletin itu, masyarakat bisa tahu tentang keadaan sesungguhnya pemerintahan Daerah Tk II Sumenep. Sehingga, pemerintah nantinya tidak semena-mena lagi dalam memanipulasi data dan potensi sumber daya Sumenep yang sangat berlimpah tersebut,’’ ujar dayat penuh semangat.

"Pokoknya masyarakat sudah harus berpartisipasi dan menjadi subjek pembangunan,’’ tuturnya. Mengenai digunakannya nama Sumekar, kata Dayat, karena nama tersebut merupakan motto Kabupaten Sumenep. Selain itu, nama itu mempunyai kaitan nilai historis dengan masyarakat Sumenep.

‘’Sumekar itu kependekan Sumenep Keraton,’’ ujarnya. ‘’Dengan nama tersebut, diharapkan lembaga ini akan lebih dekat dengan masyarakat Sumenep, sehingga mereka tidak segan-segan lagi melaporkan kasus-kasus korupsi yang ditemuinya,’’ jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, SCW juga akan memasang spanduk di sudut kota yang isinya mengajak masyarakat untuk memberantas korupsi dan juga mengimbaunya agar segera melaporkannya. (sul)