Surabaya (Bali Post)
Masyarakat di kota Sumenep, Madura mendadak tegang, menyusul ditemukannya ribuan kartu suara yang sudah dalam keadaan tercoblos. Kartu itu ditemukan KIPP dan Panwaslu Sumenep, sehingga keduanya langsung melakukan protes kepada PPD II setempat.

Ribuan kartu suara yang ditemukan KIPP itu mayoritas dicoblos untuk Partai Golkar. Sementara sisanya sebagian kecil untuk PAN, PKB, dan parpol yang punya basis di Sumenep.

KIPP setempat juga menemukan kartu suara dibawa pulang 760 guru yang ternyata disuruh Bupati Sumenep Soekarno Marsaid, setelah mereka mengadakan pertemuan di gedung Korpri, Sabtu (22/5). Bupati menyuruh para guru untuk menyortir kartu suara itu. Akibatnya, kartu suara banyak beredar di masyarakat, padahal kartu itu harus dicatat bila keluar.

''Masyarakat kini sedang tegang setelah kejadian itu. Jika hal itu sampai menimbulkan protes terbuka, bisa jadi akan menyulut tindakan yang mengarah pada kekerasan. Karena itu, masyarakat minta kasus ini segera dituntaskan,'kata Ketua KIPP Sumenep Faruk Abdullah dan Wakil PPD I Jatim Musyafak M. Ali, S.H. saat dihubungi dari Surabaya, Senin (24/5) kemarin.

Dijelaskan Abdullah, kartu itu dilihat dari depan memang tidak tampak rusak. Tetapi jika dilihat dari belakang, terlihat adanya bekas coblosan di salah satu gambar parpol. KIPP sendiri sudah memprotes hal itu ke PPD II, karena penyortiran kartu ini menjadi wewenangnya. PPD II Sumenep memberi jawaban bahwa penyortiran itu dilakukan guru SD di Sumenep, atas perintah bupati.

Dijelaskan, PPD II memang minta bantuan tenaga penyortiran surat suara yang jumlahnya sekitar 2,4 juta. Bupati Sumenep akhirnya memerintahkan gur-guru SD yang kebetulan saat ini libur panjang, untuk membantu menyortir. Ternyata kartu suara itu ada yang dibawa pulang dan disortir di rumah. ''Ini kan enggak betul, apalagi jumlah kartu suara yang sudah selesai disortir mencapai 800.000 lembar,'' ucapnya.

KIPP memprotes, karena ternyata tiap orang bebas masuk ke ruang penyortiran itu. Bahkan, ada 21 kartu suara yang sepertinya sengaja diselipkan di bawah jendela gedung Korpri yang digunakan menyortir. ''Karena diprotes, akhirnya penyortiran kartu suara itu dibatalkan. Kartu suara yang sudah disortir itu akan disortir ulang oleh PPD II. Sementara siapa yang akan menyortir ulang, terserah kepada PPD II,'' ungkap Abdullah.

Sumber di PPD II Sumenep menjelaskan, penyortiran akan dilakukan petugas dari parpol. Ada sekitar 200 petugas yang siap bekerja menyortir kartu suara yang ada.

Tentang kartu yang sudah dalam keadaan tercoblos, Musyafak mengatakan, kemungkinan kartu itu sudah rusak dari percetakannya di Solo. ''Sebab, kartu rusak itu juga ditemukan di Mojokerto. Hanya di sana tidak jadi masalah, karena kerusakan itu ditemukan petugas penyortir dari parpol,'' kata Musyafak.

Karena itu, pihaknya minta PPD I segera mengirimkan tambahan kartu suara baru ke Mojokerto dan Sumenep lima persen dari jumlah pemilih, untuk mengganti surat suara yang rusak. (034)