Massa Desak DPRD Bangkalan Bentuk Panitia Khusus Kredit Usaha Tani Bangkalan - Surabaya Post Sekitar 100 warga berunjuk rasa ke kantor DPRD Bangkalan, Rabu (24/5) siang. Mereka mendesak dewan membentuk pansus (panitia khusus) untuk menangani persoalan KUT. Karena apa yang dikerjakan Komisi B DPRD untuk mengetahui permasalahan pengembalian KUT petani ini dinilai belum maksimal. Pengunjuk rasa begitu turun dari mobil langsung membentangkan spanduk dan poster. Di antaranya Anggota Dewan yang terlibat KUT Mundur dan Diproses Hukum, Kejaksaan Harus Usut Tuntas Eksekuting Kakap, KUT Tidak Tuntas Kepala Kejaksaan Copot. Bentuk Pansus KUT Independen, LSM-Ormas, Kejaksaan, Kepolisian, Akademisi dan Dewan. Sambil menunggu pimpinan Dewan, mereka berorasi yang isinya, menghujat maling-maling KUT. Jangan hanya maling kecil yang ditangkap, tetapi yang besar dibiarkan. Mereka juga mempertanyakan penanganan kasus KKN dan kelangkaan minyak tanah. Ketua DPRD Bangkalan, KH Drs Moh. Syafik Rofii, didampingi pimpinan dewan, fraksi, dan komisi, mengajak perwakilan warga untuk berdialog di dalam ruang dewan. Namun mereka menolak, akhirnya dialog dilakukan di halaman kantor DPRD. Dialog sempat memanas dan tegang. Karena massa ngotot agar segera dibentuk pansus, sedang DPRD masih bertahan dengan mekanisme kerjanya dengan menugaskan Komisi B menangani KUT. "Kami sudah bekerja keras menangani persoalan KUT. Komisi B telah memanggil eksekuting dan turun ke lapangan," kata Ketua DPRD. Massa malah menuding Ketua DPRD menghambat usulan pembentukan Pansus. Ketua DPRD mengatakan, tidak pernah menghambatnya. Sebab untuk membentuk pansus bukan usulan Ketua Dewan. Tetapi usulan masing-masing fraksi pada pimpinan DPRD. "Tolong Ketua Fraksi katakan pada warga. Apakah saya melarang diadakan pansus," dengan nada tinggi. Farouk Alkomi dari FPAU (Fraksi Persatuan Amanat Ummat) mengatakan secara tertulis belum menyampaikan pada Ketua DPRD. "Fraksi kami akan mengirimkan surat pada Ketua untuk segera membentuk pansus KUT," ujarnya. Massa tetap mengejar agar ditentukan kapan pembentukan pansus. Ketua DPRD mengatakan Sabtu (27/5) ada panmus (panitia musyawarah). "Dari pembahasan panmus yang diikuti semua fraksi, bisa dilihat apakah perlu pansus atau tidak. Hasil dari panmus saudara bisa mengetahui nantinya," katanya. (kas)