Bangkalan Minta Jatah Guru Sekolah Dasar Dikirim Bangkalan - Surabaya Post Pemda Bangkalan akan mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur Jatim agar kekurangan jatah guru Sekolah Dasar Negeri -- sejumlah 132 orang dari 300 orang -- yang dijanjikan pada tahun 2000, segera diberikan. Sebab masih banyak sekolah dasar, terutama di desa-desa masih kekurangan guru. Malah ada siswa kelas I - VI, hanya ditangani tiga guru, termasuk Kepala Sekolah (Kasek). "Dalam waktu sesegera mungkin, Bapak Bupati akan berkirim surat kepada Bapak Gubernur. Supaya jatah guru SDN untuk Bangkalan sejumlah 300 orang bisa dikirim semuanya," kata Kadinas P & K Bangkalan, Drs H Moch Hasunuddin Buchori, M.M., di ruang kerjanya, Senin (8/5). Dijelaskan, saat ini Bangkalan mendapatkan kiriman guru SDN sejumlah 168 orang. Mereka sejak 1 Mei 2000 sudah menempati sekolah yang telah ditentukan dari Dinas P & K Tingkat I Jatim. "Para guru baru ini ditempatkan di sekolah yang kekurangan gurunya, parah. Rata-rata mereka ditempatkan di sekolah yang selama ini hanya ada dua guru di SDN itu," jelas dia. Padahal di Bangkalan masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Hampir di semua kecamatan Kab. Bangkalan, kecuali Kecamatan Bangkalan, Kamal, dan Socah. "Padahal, tahun lalu Bangkalan mengajukan kekurangan guru SDN 1.500 orang. Namun disetujui hanya 300 guru. Nyatanya hingga sekarang yang turun baru separo lebih sedikit," ujarnya. Namun Hasanuddih merasa pengiriman guru SDN tahun ini lebih cukup besar. Biasanya tahun-tahun sebelumnya, hanya dikirim 20, 30 orang. "Pengadaan guru SDN yang masih kurang dari cukup ini, mengingat keuangan negara kita saat ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya dikirimi guru lebih banyak lagi. Sebab dengan jumlah guru yang cukup, para siswa akan mendapatkan pelajaran yang lebih baik dibanding dengan tenaga pengajar sedikit," ujar dia berharap. Kemungkinan ada permainan penempatan guru baru, Hasanuddin memastikan tidak akan terjadi. Sebab yang menentukan penempatan seorang guru di suatu SDN, dari Dinas P & K Tingkat I Jatim. "Kami hanya mengajukan formasi sekolah yang kekurangan guru paling parah. Sedang Si A ditaruh di sekolah mana, itu wewenang Tingkat I. Bisa dicek di lapangan, guru baru pasti ada di desa-desa yang cukup jauh dari kota kecamatan," tegas dia. Bila seorang guru baru diubah penempatannya dari SD satu ke lainnya, yang rugi mereka sendiri. "Sebab nantinya akan kebingungan saat mendapatkan SK setelah menjalani prajabatan PNS. Makanya, kami tidak mau mengambil risiko," kata dia mengingatkan. (kas)