Biliar Kamal Ditutup Bangkalan - Surabaya Post Buntut dari pengaduan ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda Kamal, akhirnya "Prima Billiar" yang menempati bekas barak militer di Desa Banyuajuh, ditutup. Pemda juga segera mencabut izin operasi tempat hiburan yang diresahkan masyarakat Kamal itu. Hal ini merupakan hasil pertemuan antara Komisi A DPRD Bangkalan dengan ulama, tokoh masyarakat, dan aparat Muspika Kamal, di ruang pertemuan DPRD Bangkalan, kemarin. "Keputusan dari hasil pertemuan yang melibatkan semua elemen masyarakat dan aparat setempat, "Prima Billiar" ditutup. Karena kehadirannya lebih banyak unsur negatifnya dari manfaatnya bagi masyarakat setempat," kata Ketua Komisi A, HA. Morris SH, seusai pertemuan Kamis (23/3) lalu. Seperti diberitakan puluhan ulama, tokoh masyarakat, pemuda Kec. Kamal mendatangi DPRD Bangkalan. Mereka menuntut agar "Prima Billiar" ditutup, karena telah meresahkan masyarakat sekitarnya. Masyarakat mengancam akan bertindak sendiri-sendiri bila tetap beroperasi. Dalam pertemuan yang cukup panas kemarin itu, DPRD Bangkalan masih memberikan kesempatan pada wakil masyarakat untuk menyampaikan persoalannya. "Kami tetap pada pendirian semula, menuntut agar tempat biliar itu ditutup secepatnya. Masyarakat di Kamal sudah tidak tahan dengan kehadiran biliar yang amat meresahkan itu," ungkap H Fauzan, salah satu tokoh masyarakat Kamal. Setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, Danramil Kamal Kapten Inf Deddy S, menyetujui untuk ditutup. Begitu pula Camat Kamal, Drs Saat Asyari. Keduanya menyatakan, tidak keberatan jika memang masyarakat menghendaki ditutup. Sedang Kapolsek Kamal Lettu Pol Dharma Suwandito mengutarakan dampak dari penutupan arena biliar, terutama terhadap karyawan. Mereka minta agar memperhatikan nasib pekerjaannya yang kehilangan pekerjaan. "Untuk itu kami meminta kepada wakil rakyat, dan masyarakat Kamal, agar memikirkan dampak dari penutupan itu. Bisa saja mereka yang tidak mempunyai penghasilan setelah tempat kerjanya ditutup, melakukan tindak kejahatan. Ini akan menjadi persoalan baru bagi aparat juga masyarakat," katanya. Ketua Komisi A DPRD Bangkalann, HA. Morris SH, membenarkan apa yang disampaikan Kapolsek Kamal. "Walau bagaimana kita harus mengantisipasi segala kemungkinan dari dampak penutupan biliar ini," ujarnya. Dari hasil pertemuan ini, jelasnya, akan disampaikan kepada Pemda Bangkalan. "Yang terpenting agar Pemda segera mencabut izin operasional dari "Prima Billiard" Kamal," tegasnya. Dewan juga akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek apa tempat yang dipersoalkan warga benar-benar ditutup atau belum. "Kepada masyarakat agar memberikan laporan pada dewan, bila setelah ditutup masih buka usaha lagi," katanya berpesan. (kas)