Pembangunan Permukiman Translokal Sambas Warga Mematok Harga Tanah Rp 1 Juta Per Meter Persegi Bangkalan - Surabaya Post Pelaksanaan pembangunan permukiman bagi transmigrasi lokal (translok) pengungsi Sambas di Desa Kelbung, Kec. Sepulu, masih menemui hambatan. Sebagian pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk jalan menuju lokasi proyek nasional senilai Rp 5 miliar ini, mematok harga tinggi mencapai Rp 1 juta/meter persegi. Hal ini terungkap dalam dialog sosialisasi pembangunan permukiman bagi translok pengungsi Sambas, di SDN Kelbung, Kamis (11/11) siang. Sosialisasi proyek nasional ini disampaikan Bupati Bangkalan Moh. Fatah, Kakan Deptrans/PPH, Drs Ruslan, dan menghadirkan tokoh ulama Bangkalan KHS Abdullah Schal. "Jika akan membebaskan tanah warga untuk jalan masuk menuju proyek, warga meminta Rp 1 juta/m2. Ini akan memberatkan pemerintah. Biaya bisa ditekan, bila memanfaatkan jalan desa yang ada. Konsekuensinya jalan lebih diperbaiki, dan lokasinya lebih panjang dan memutar," ujar Musawi, yang mengaku mewakili masyarakat Kelbung, memberi pertimbangan pada Bupati Moh. Fatah. Selain masalah tanah, kata Musawi, agar pemerintah memberikan ganti rugi bagi penggarap hutan (milik Perhutani) yang dijadikan lokasi permukiman translok. Karena mereka telah menggarap hutan sudah bertahun-tahun dengan ditanami tanaman produktif seperti pisang, mangga. Pada dasarnya, kata Musawai, warga di Kelbung tidak keberatan dengan kehadiran pengungsi Sambas nantinya. Namun diingatkan agar mereka bisa menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat asli, dan tidak memancing persoalan. "Malah kami meminta pada pemerintah, agar pengungsi Sambas di permukiman ini dibuatkan rumah yang baik, jangan asal-asalan," imbau dia. SK Bupati Bupati Bangkalan Moh. Fatah kaget dengan ungkapan harga tanah dipatok Rp 1 juta/m2. Dia langsung membandingkan dengan di Kota Bangkalan maksimal Rp 100 ribu/m2. Malah di Jakarta di beberapa tempat harga tanah termahal Rp 500 ribu/m2. "Ketimbang membeli tanah di sini Rp 1 juta/m2, lebih baik membeli di Jakarta malah lebih kecil. Saya minta pada warga jangan mematok harga terlalu tinggi, yang wajar saja," kata Bupati dengan nada tinggi. Masalah harga tanah di Bangkalan sudah ada SK Bupati, berapa besarnya antara kota, pinggiran, pedesaan, sudah ada patokannya. Malah demi kepentingan negara, pemerintah bisa mempergunakan tanah yang sudah menjadi hak milik sekalipun. "Tetapi tidak begitu, apalagi di era sekarang, tidak ada lagi pemaksaan kehendak dari Pemerintah. Kami berharap mari soal harga tanah dihargai yang wajar. Misalnya Rp 3.000-Rp 4.000/m2. Atau kalau memang memaksakan diri, tertinggi Rp 25.000/m2," harap Bupati. Tentang bantuan air Bupati mengatakan anggaran pemerintah terbatas. Malah untuk bantuan air bawah tanah di Desa Kelbung senilai Rp 35 juta, selain dari pemda Rp 15 juta juga dibantu Rotary Club Bangkalan, Surabaya, Jakarta Rp 20 juta. "Soal ganti rugi penggarap di tanah milik Perhutani, jangan meminta harga tinggi. Kita lihat anggaran, kalau masih ada, akan diperhatikan," katanya. Sebelumnya, KHS Abdullah Schal meminta agar masyarakat Kelbung menerima kehadiran pengungsi Sambas. "Kasihan mereka orang yang susah, harus kita bantu," imbau dia. Sedang Kakan Deptrans/PPH Drs Sulhan mengatakan, pengungsi Sambas 500 KK yang akan ditranslok-kan ke Desa Kelbung. Dengan menempati areal tanah milik Perhutani 26 ha. "Pada bulan ini mulai dilakukan pekerjaan tahap awal. Mulai dari membersihkan areal untuk siap bangun, mudah-mudahan pada akhir tahun ini atau tahun depan sudah bisa ditempati. Memang tidak sekaligus, selesai 100 unit, bisa ditempati, giliran," ujarnya. (kas)