Bupati Bangkalan Dideadline Hingga Akhir Desember Bangkalan - Surabaya Post DPRD Bangkalan memberikan deadline kepada Bupati Moh. Fatah hingga batas akhir anggaran Desember 2000, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Bila batas waktu yang ditentukan tak ada tindakan konkret, dewan meminta bupati mundur sebelum memberikan lapenjab tahun berikutnya. "Bila bupati tak dapat menunjukkan perubahan kebijakan lebih baik, kami anggap tidak mempunyai itikad baik. Sekaligus melecehkan temuan dan pendapat DPRD, lebih baik mundur saja dari bupati," kata Ketua Fraksi Persatuan Amanat Umat (FPAU) H Fani Rosidi Azis dalam pendapat akhir terhadap lapenjab (nota jawaban kedua Bupati), Jumat (29/9) siang. Meski begitu, FPAU dengan berat hati menerima lapenjab Bupati dengan catatan-catatan. "Kami beri batas waktu selama tiga bulan, bupati untuk memperbaiki kinerjanya seperti catatan yang telah kami sampaikan dalam pendapat akhir pertama fraksi-fraksi akhir Agustus lalu," ujar Fani. Begitu pula FKB. Lapenjab berikut tak akan diterima bila tiga masalah pokok tidak ditangani secara serius. Yakni, kebocoran dana anggaran di semua sektor harus bisa ditekan. Perubahan dan penyegaran terhadap personel Itwilkab supaya terealisasi secepatnya. Termasuk persoalan di PDAM Bangkalan. "Tiga hal pokok di atas merupakan sesuatu yang berkembang di masyarakat untuk ditangani bupati. Juga secara langsung maupun tidak, tiga hal pokok sangat besar pengaruhnya terhadap pelimpahan kewenangan yang akan diambil pemerintah kabupaten," tegas Ketua FPKB Ir Sarbini Makki. Hal serupa disampaikan FPDIP. Fraksi ini menerima lapenjab, jika Bupati Bangkalan memperbaiki kebijakannya selambat-lambatnya akhir 2000. Catatan yang disampaikan, di antaranya agar rekanan/CV yang tidak melaksanakan proyek sesuai bestek, tidak diikutkan dalam tender berikutnya. "Begitu pula dengan camat yang bermasalah, agar bupati mengambil langkah-langkah administrasi selambat-lambatnya akhir 2000," kata Ketua FPDIP A. Chalik Untung. Sedang FPG yang sebelumnya tidak bersikap, kali ini menerima lapenjab bupati dengan catatan-catatan. Di antaranya supremasi hukum harus ditegakkan. Harus selektif memberi order pada rekanan bermasalah supaya tidak terkesan kolusi dan nepotisme. Mahasiswa Kecewa Diterimanya lapenjab Bupati Bangkalan dengan catatan-catatan, mahasiswa yang tergabung Amoeba (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bangkalan) dan Forpeba (Forum Masyarakat Peduli Bangkalan), merasa kecewa. "Forpeba memandang penerimaan lapenjab Bupati, sebagai permainan politik tingkat lokal yang telah mengorbankan moral dan kredibilitas DPRD. DPRD sebagai lembaga formal penyalur aspirasi politik, sedang menderita sakit," kata Koordinator Forpeba, KH Abdul Razaq Hadi, dalam pernyataannya kemarin. (kas)