back
Serambi MADURA PadepokanVirtual
Surabaya Based Virtual Life-long Learning Environment

Selasa
13 Juli 1999
Suara Indonesia


Bassra Bahas Kriteria Capres-Wapres

Bangkalan - SI
Gonjang ganjing di panggung politik nasional belakangan ini membuat ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) membentuk tim 'Safari Politik'. Sikap itu tercetus dalam rapat yang cukup alot di pondok pesantren (PP) Syaikhona Kholil, Bangkalan, Senin (12/7).

Salah satu materi yang menyita waktu lama dalam rapat yang dihadiri para ulama Bassra Madura itu adalah masalah penentuan kriteria calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres). Masalahnya, semua ulama yang hadir sama-sama mengejutkan konsep tentang kriteria pemimpin nasional yang pantas memimpin bangsa ini ke depan.

Pertemuan yang berlangsung selama enam jam itu, kemudian sepakat membentuk tim perumus kriteria capres dan wapres. Tim itu terdiri dari wakil ulama dari masing-masing daerah, dengan konsep kriteria yang telah diserap dari masyarakat setempat.

Utusan dari Sumenep dipercayakan kepada KH Idris Jauhari (PP Al Amien), KH Mahfudz Huzaini (PP Annuqayah). Delegasi dari Pamekasan ditunjuk KH M Rofi'i Baidhowi (PP Banyuanyar) dan KH Moh Kholil (PP Gunung Sari). Dari Sampang KH Dhofir Syah (PP Darussalam), sedangkan dari Bangkalan KH Moh Imam Kholil dan KH Abdullah Schal (PP Syaikhona Kholil) serta Dr Fasich, Apt.

"Semua anggota tim akan mengadakan pertemuan lagi pada Kamis mendatang (15/7). Hanya saja, waktu tepatnya masih belum dipastikan," ujar sekretaris Bassra Korda Pamekasan, KH Syaiful Hukama ditemui SI, usai mengikuti rapat itu.

Menurutnya, tim melalui delegasi masing-masing ditugaskan untuk menyampaikan hasil rumusan capres dan wapres itu kepada seluruh elit politik dan pimpinan parpol di pusat. Dikatakannya, langkah ini merupakan kiat yang cukup efektif dalam membantu memecahkan masalah bangsa, terutama menyangkut krisis kepemimpinan belakangan ini. "Jadi, kami di Bassra biar tidak hanya bisa ngomong di media massa saja. Tapi harus datang ke pusat," jelasnya.

Walau pun demikian, KH Syaiful menolak kalau dikatakan Bassra, wadah ulama se Madura itu, sudah berpolitik. Menurutnya, upaya itu dilakukan sebagai kewajiban kepada masyarakat, untuk ikut memecahkan masalah bangsa.

BANK SYARIAH

Dalam pertemuan itu, Bassra juga mendesak Bank Indonesia agar segera mendirikan Bank Syariah di masing-masing daerah tingkat II di Madura. Alasan mendasar yang dikemukakan dalam forum itu, karena selama ini di kalangan ulama fiqh, masih banyak perbedaan pendapat tentang keabsahan bank konvensional berdasarkan hukum Islam. Selain itu, Bassra juga merekomendasi kepada segenap ulama pengelola Baitul Maal Watamwil di Madura, agar ditingkatkan menjadi bank syariah. (abd)