back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

UTAMA
Jum'at, 08 Desember 2000
Surabaya Post


Jumat Siang Kota Sampang Normal

Surabaya - Surabaya Post

Situasi di Kota Sampang, Jumat (8/12) pagi hingga siang, kelihatan normal setelah Kamis kemarin sempat tegang. Namun karyawan pemkab sebagian tak berani masuk kantor, sedangkan lainnya membersihkan kaca-kaca yang pecah berserakan di kantornya masing-masing bersama petugas kebersihan.
Pelaksana jabatan (Plt) Bupati Sampang Drs Djunaed Kedde, Jumat pagi tak ngantor. Selain ruang kerjanya berantakan dirusak massa, juga ada perintah Gubernur Jatim agar Djunaed Kedde tidak ke Sampang.
Dalam aksi kemarin 120 kades se-Sampang membuat pernyataan sikap yang rencananya dibacakan dihadapan Plt Djunaed Kedde, namun tak jadi. Demo damai berubah pengrusakan dan pembakaran, karena orang yang dicari sedang rapat dengan Gubernur di Grahadi.
Dua sikap Kepala Desa yang mengklaim mewakili masyarakat, pertama meminta dengan hormat Plt Bupati Sampang Djunaed Kedde, untuk menyerahkan tugasnya ke Plh (Guberur Jatim), terhitung Kamis (7/12). Kepala Desa tidak bertanggungg jawab bila masyarakat Sampang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, polisi telah memeriksa beberapa orang yang diduga melakukan perusakan kantor Pemkab Sampang dan pembakaran satu mobil dinas. Namun petugas tidak akan gegabah menentukan tersangka, karena yang melakukan massa.
"Kami tetap akan memproses kejadian itu. Karena ini dilakukan massa, tidak mudah menentukan pelakunya. Namun bila sudah diketahui siapa pelakunya, pasti akan ditangkap," kata Kata Kapolwil Madura Sr Supt Drs Djoko Satryo, dihubungi, Jumat pagi.
Seperti diberitakan kemarin, ratusan massa pendukung Bupati Sampang terpilih Fadhilah Budiono, mengamuk lagi. Mereka merusak kantor Pemkab Sampang dan membakar satu mobil dinas. Dilanjutkan ngeluruk kantor Kejaksaan dan mendatangi pasar hewan Kota Sampang. Tindakan ini dilakukan, karena belum ada kepastian pelantikan Fadhilah.
Kejadian ini menurut Kapolwil, tidak terlalu besar seperti kerusuhan awal September 2000. Waktu itu massa di dua kubu masing-masing berjumlah besar, saling berhadapan. Yang menjadi sasaran kantor DPRD Sampang dibakar penentang Fadhilah Budiono.
"Jadi tidak perlu dilakukan penambahan pasukan di Sampang. Cukup petugas Polres Sampang, yang berjaga-jaga di Kantor Pemkab," ujarnya.

Berpikiran Sempit

Sementara itu, Gunernur Jatim Imam Utomo meminta agar tokoh-tokoh masyarakat Sampang jangan berpikiran sempit dan mementingkan kelompoknya masing-masing, sehingga selalu memunculkan konflik. Semestinya mereka memikirkan masa depan Sampang dengan menghormati prosedur hukum.
"Tokoh Sampang jangan terkelompok menjadi orang PKB atau PPP harus ada saling mengalah dan jangan memaksakan kehendaknya sendiri," ujar Imam, usai rapat membahas Kasus Sampang, Kamis.
Imam menegaskan, Sampang harus diselamatkan dari kehancuran akibat konflik pemilihan bupati ini. Caranya harus ada kompromi dan menghormati hukum yang sudah dikeluarkan.
"Penyelesaian itu misalnya bupati terpilih dilantik sambil menunggu proses hukum untuk pemeriksaan terhadap Fadhilah Budiono yang sedang diupayakan oleh PKB," katanya.
Bila ada kesepakatan seperti ini, sambung dia, maka kelompok mana pun diminta tidak ada yang melakukan aksi demonstrasi. Apalagi disertai perusakan. "Kalau aksi demonstrasi dilakukan kondisi Sampang tidak aman, masyarakat cemas, pemerintahan terganggu," ujarnya.
Tuntutan kelompok masyarakat yang mengusir Plt Bupati Djunaed Kedde, kata Gubernur, sebenarnya tidak mendasar karena Djunaed hanya menjalankan tugas sesuai perintahnya. Di bawah Djunaed pun pemerintahan berjalan baik buktikan penarikan PBB sudah mencapai 80% lebih baik dibandingkan Tulungagung.
"Tapi kalau memang penunjukan itu tidak disukai masyarakat Sampang tugas itu saya ambil alih lagi," ujarnya. "Urusan pemerintahan akan saya serahkan ke Sekretaris Kabupaten yang lebih dikenal masyarakat," sambungnya.
Karena itulah Gubernur menyesalkan sikap DPRD yang tidak mau bekerja padahal anggota dewan bisa mengupayakan perdamaian itu dengan menyerap aspirasi masyarakat. Akibat DPRD tak mau bekerja roda pemerintahan pun menjadi pincang. Misalnya pembahasan RAPBD 2001 tidak jalan padahal eksekutif sudah menyelesaikan penyusunannya. (kas, sgp)