PONTIANAK (Media)

Sebanyak 20.000 selebaran yang isinya ajakan untuk hidup rukun dan damai serta mewaspadai isu yang menyesatkan disebarkan melalui udara di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu siang.

Imbauan tersebut disebarkan melalui pesawat helikopter yang mengudara di atas Kota Pontianak. Selebaran berjudul 'Imbauan Tokoh-Tokoh Masyarakat Pontianak' itu ditandatangani oleh 12 tokoh masyarakat yaitu, RA Rahmat Sahudin (Dayak), Suharmiko (Dayak), Aloysius Aleksander (Dayak), Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie (Melayu), Effendy Almutahar (Melayu), H Luthfi Ali (Melayu). Selain itu, KH Hambali M.Sc (Madura), HM Sulaiman (Madura), Adijanto (Cina), Budi Wong (Cina), Ir Fresh Lande (Bugis), dan H Andi Bahrun (Bugis).

Di dalam selebaran tersebut, juga diketahui oleh Muspida Tk II Pontianak karena tertera tanda tangan Wali Kota dr Buchari A Rahman, Kapolresta Letkol Pol M Daulay, Dandim 1207 Letkol Inf M Sibli Mukti, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Idris Daeng Macalo SH.

Pada pengantar selebaran itu disebutkan guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenang, damai, dan sejuk, para tokoh tersebut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing isu dan hasutan yang dapat meresahkan dan dapat memecah rasa persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, sedikitnya 3.500 personel pasukan tambahan dari Brimob dan TNI-AD termasuk pasukan pemukul kerusuhan massa (PPRM) dan Penanggulangan Huru-hura (PHH) telah disiagakan di Kodya Pontianak untuk mengantisipasi segala kemungkinan termasuk adanya isu serangan balik.

Kapolda Kalbar Kol Chaerul Rasyidi usai melantik dan serah terima jabatan Kapolres Sambas di Mapolda Kalbar, Rabu (31/3) mengakui Pontianak mengandung potensi konflik seperti kerusuhan Sambas. Karena itu diminta seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Kapolda, selain menyiagakan seluruh kekuatannya, jajarannya mulai hari ini juga menggencarkan razia senjata tajam. Ini untuk memberikan rasa aman serta langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan termasuk timbulnya konflik baru pascakerusuhan Sambas.

Presiden BJ Habibie memerintahkan agar relokasi penduduk yang menjadi korban kerusuhan Sambas dilakukan berdasarkan keinginan mereka sendiri, sehingga tidak timbul persoalan baru, kata Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono.

Haryono mengatakan, di Kalbar terdapat berbagai proyek seperti proyek transmigrasi dan jaringan irigasi, karena itu korban kerusuhan bisa memilih lokasi yang mereka inginkan.

Mengenai pengungsi, Ketua MUI Kalbar HA Malik mengatakan, kondisi fisik para pengungsi akibat kerusuhan di Kabupaten Sambas kini sudah mulai membaik, terutama kebutuhan pangan, namun untuk kebutuhan lain seperti sandang dan bilogis perlu mendapat perhatian semua pihak.

"Yang tidak kalah penting kebutuhan biologis bagi pengungsi yang sudah berkeluarga. Sebaiknya pada jam-jam tertentu listrik dimatikan," katanya. Hal itu disampaikan berdasarkan permintaan para pengungsi yang saat ini ditampung di gedung olahraga.

Sementara Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dr Muhammad Dawam Anwar di Mataram mengatakan agar ABRI tidak lambat menangani kasus Sambas, "Kasihan rakyat," katanya. (AS/Awi/YR/O-1)