back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Nusantara
Senin, 20 November 2000
KOMPAS


Aksi Pelumpuhan Pasar di Sampang Meluas

Sampang, Kompas

Aksi massa untuk melumpuhkan penarikan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Sampang (Madura) semakin meluas. Ribuan orang Minggu (19/11) kembali melakukan aksinya di empat pasar. Dengan demikian sudah sembilan pasar dan dua terminal yang dilumpuhkan penarikan retribusinya.

Aksi ribuan orang ini untuk menuntut agar Fadhilah Budiono (53) segera dilantik menjadi Bupati Sampang periode 2000-2005. Walau mereka melakukan "aksi damai" tanpa menggunakan senjata tajam, membuat suasana kota dan sebagian wilayah yang masyarakatnya dikenal bertemperamen keras ini memanas. Dikhawatirkan terjadi aksi balasan massa kontra Fadhilah seperti kejadian awal September lalu yang berbuntut kerusuhan dan pembakaran gedung DPRD setempat.

Sementera itu, Kepala Wilayah Kepolisian (Polwil) Madura Senior Superintendent Joko Satrio mengatakan, telah mendesak Pemda Kabupaten Sampang untuk segera menyelesaikan masalah pelumpuhan itu. Sebab aksi massa merupakan urusan "internal" pemda karena yang terlibat adalah mayoritas klebun atau kepala desa. "Pemda harus memberi pengertian kepada mereka karena aksi itu dapat berdampak buruk terhadap perekonomian dan pemerintahan," kata Joko Satrio.

Sejauh ini polisi belum melakukan tindakan terhadap massa karena belum ada indikasi awal mereka melakukan tindakan kejahatan, ataupun anarki. Kendati demikian polisi tetap bersiaga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Apalagi situasinya sangat eksplosif.

Petugas takut

Menurut keterangan yang diperoleh Kompas, empat pasar yang mengalami pelumpuhan retribusinya menyusul lima pasar sebelumnya adalah pasar Kedungdung, Pringkoneng, Banyuates II dan Cilegung. Pola gerakan massa tetap seperti hari sebelumnya. Datang dengan kelompok kecil sekitar 10 orang, setelah tergabung sampai ratusan orang mereka mendatangi pedagang untuk tidak usah membayar retribusi.

Para petugas penarik retribusi pasar sudah mencium akan adanya aksi massa itu sehingga mereka tidak datang. Para petugas takut menjadi sasaran massa. Sebagaimana yang terjadi di beberapa pasar sebelumnya, massa mengancam penarik akan menyerahkannya ke massa kalau nekad melakukan penarikan retribusi. Para demonstran menyatakan akan terus melakukan aksinya di pasar-pasar lain.

Jika aksi massa ini menjalar ke seluruh pasar di Sampang yang jumlahnya sekitar 45, hampir pasti akan melumpuhkan PAD Sampang. Sebab sebagian besar PAD bersumber pada retribusi ini. Kalau PAD lumpuh, jelas kegiatan pembangunan akan macet, bahkan DPRD tidak menerima gaji karena gaji mereka diambil dari PAD.

Yang dikhawatirkan pula, aksi ini akan berlanjut walau Fadhilah dilantik. Kalau sekarang yang melakukan aksi itu pendukung Fadhilah yang dimotori Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada era Fadhilah nanti dilakukan oleh kelompok kontra Fadhilah yang dipelopori Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekarang massa kontra Fadhilah belum ada tanda-tanda bergerak karena kalau melakukan aksinya mereka akan mendapat perlawanan dari pedagang dan sopir yang merasa diuntungkan karena tidak membayar retribusi.

Senior Superintendent Fadhilah Budiono terpilih menjadi bupati untuk jabatan yang kedua setelah mengantungi 23 suara dalam pemilihan tanggal 22 Juli lalu. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Said Hidayat. Ia dicalonkan PPP yang memiliki 12 kursi di DPRD. Pasangan ini mengalahkan duet Sanusi-Fahrur Razy yang memperoleh 22 suara yang dicalonkan PKB yang memiliki 18 kursi.

Setelah jagonya kalah, PKB memprotes Fadhilah yang didukung PPP, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Gabungan ini. PKB menuduh Fadhilah terlibat korupsi beras operasi pasar sebanyak 800 ton. Di samping itu, pemilihan itu cacat hukum karena ada anggota Fraksi PPP yang dianggap sudah tidak sah karena menjalani proses pergantian antarwaktu.

PKB mengirim surat ke Mendagri agar pemilihan itu dianulir. Massa PKB juga mengerahkan aksi demonstrasi dan diduga juga membakar kantor DPRD Sampang untuk membatalkan pelantikan Fadilah 4 September lalu. PKB pula yang mempelopori menggugat ke PTUN. Kendati PTUN menolak gugatan tersebut, Kamis (9/11) tetapi hingga kini belum ada agenda pelantikan Fadhilah. (ano)

Berita daerah lainnya: