back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Berita Utama
Minggu, 19 November 2000
KOMPAS


Situasi Kota Sampang Kembali Memanas

Sampang, Kompas

Suasana Kota Sampang, Madura, kembali memanas setelah sekitar dua bulan mereda. Ribuan orang yang terbagi dalam beberapa kelompok melumpuhkan penarikan retribusi di beberapa pasar dan terminal angkutan umum, Sabtu (18/11). Aksi ini sebagai tuntutan agar Fadhilah Budiono segera dilantik menjadi Bupati Sampang.

Aktivitas massa terkesan cukup tertib. Mereka datang dengan kelompok kecil sekitar 10 orang di terminal atau pasar. Setelah terkumpul ratusan, mereka bergerak serentak menemui para pedagang dan sopir agar tidak membayar retribusi. Di samping itu, mereka juga melakukan orasi yang intinya menuntut agar Fadhilah segera dilantik.

"Fadhilah sah menurut hukum menjadi Bupati Sampang. Tetapi pada kenyataannya hukum dikalahkan oleh arogansi kekuasaan sehingga terpilihnya Fadhilah secara sah hendak dibatalkan. Karena pemerintahan yang ada sekarang tidak cukup sah, kita tidak perlu membayar retribusi sampai Fadhilah dilantik," ujar seorang demonstran di terminal bus Kota Sampang.

Mereka juga mengancam petugas penarik retribusi pasar agar tidak melakukan kegiatan karena bisa dihakimi massa. Para petugas penarik sendiri sudah lari tunggang langgang begitu melihat massa datang. Walaupun massa tidak bersenjata tajam, tetapi dikhawatirkan bisa terjadi anarki.

Di antara pasar yang terkena aksi pelumpuhan adalah pasar Kota Sampang yang merupakan pasar terbesar di kabupaten itu, pasar Banyuates, pasar hewan Robatal, pasar palawija Sokobanah, pasar hewan dan ikan Ketapang. Ada pun terminal yang terkena pelumpuhan adalah terminal bus mobil menumpang umum (MPU) Kota Sampang dan terminal MPU Ketapang.

Ketakutan

Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sampang M Zainal Abidin mengatakan, penarikan retribusi pasar dan terminal benar-benar lumpuh. Ia belum bisa menyebut berapa besar kerugian negara, tetapi yang pasti aksi ini mengancam pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi pasar merupakan penyumbang terbesar PAD yang total jumlahnya sekitar Rp 9 milyar.

Pemda sendiri belum bisa berbuat apa-apa. Petugas penarik retribusi ketakutan. Sebab kalau aparat pemerintah menentang langsung, akan berhadapan dengan massa pengunjuk rasa sekaligus pedagang dan sopir yang diuntungkan dengan aksi mereka itu.

Akibat aksi ini suasana Kota Sampang dan beberapa daerah kecamatan lainnya benar-benar mencekam. Aparat kepolisian mengintesifkan patroli terutama di daerah-daerah yang dilanda aksi pelumpuhan. Bahkan di dalam kota dilakukan sweeping senjata tajam.

Ketakutan warga masyarakat terutama kemungkinan terjadinya aksi balasan massa kontra Fadhilah Budiono yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai terbesar di wilayah yang terkenal miskin di Jatim itu. Warga masih trauma kejadian 4 September lalu di mana hampir terjadi bentrokan kelompok pro dan kontra Fadhilah. Aksi kedua belah pihak nyaris melumpuhkan Kota Sampang. Bahkan massa kontra Fadhilah membakar kantor DPRD setempat.

Fadhilah Budiono (53) terpilih menjadi bupati untuk jabatan yang kedua setelah mengantungi suara 23 dalam pemilihan tanggal 22 Juli lalu. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Said Hidayat. Ia dicalonkan F-PPP yang memiliki 12 kursi di DPRD. Pasangan ini mengalahkan duet Sanusi-Fahrur Razy yang memperoleh 22 suara yang dicalonkan PKB yang memiliki 18 kursi.

Setelah jagonya kalah, F-PKB memprotes Fadhilah yang didukung F-PPP, Fraksi TNI/ Polri dan Fraksi Gabungan ini. F-PKB menuduh Fadhilah terlibat korupsi beras operasi pasar sebanyak 800 ton. Di samping itu, pemilihan itu cacat hukum karena ada anggota Fraksi PPP yang dianggap sudah tidak sah karena menjalani proses pergantian antarwaktu.

F-PKB mengirim surat ke Mendagri agar pemilihan itu dianulir. Massa PKB juga mengerahkan aksi demonstrasi untuk membatalkan pelantikan Fadilah 4 September lalu. PKB pula yang mempelopori menggugat ke PTUN. Kendati PTUN menolak gugatan tersebut, Kamis (9/11), tetapi hingga kini belum ada agenda melantik Fadhilah. (ano)

Berita utama lainnya: