back
Serambi KAMPUS http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Webmaster

R. Iskandar Zulkarnain
Chief Executive Editor

Informasi

PadepokanVirtual

URL

http://w3.to/padepokan
http://welcome.to/madura
http://travel.to/kampus

Surabaya Post
SUPLEMEN - Rabu, 13 September 00

Jalan Panjang Gejolak Itu


BERAWAL dari kemanangan tipis -- hanya selisih satu kursi -- pasangan Fadhilah Budiono-Said Hidayat yang diajukan empat fraksi (FPP, FPG, FPDIP, dan FTNI/Polri), dengan pasangan Kol (purn.) Pol Sanusi-KH Fahrur Rozi, yang diunggulkan FKB, Sampang kini bergolak lagi.
Awalnya, saat pelaksanaan pemilihan, 22 Juli 2000, berlangsung aman-aman saja. Saat itu dua pasang calon ditampilkan untuk memperebutkan bupati dan wakil bupati. Hasilnya, pasangan Fadhilah mengantongi 23 suara, sedang pasangan Sanusi, 22 suara.
Kala itu tak ada protes dari kelima fraksi. Hasilnya ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Sampang.
Persoalan muncul keesokan hari. Protes dilakukan FKB. Pemicunya satu suara dari anggota FPP, KH Khalik Imam. Anggota dewan ini telah mengundurkan diri, sehingga turun Surat Keputusan Gubernur Jatim tertanggal 25 Mei 2000 untuk dilakukan pelantikan PAW (pengganti antarwaktu).
FKB menilai, dengan Surat Keputusan Gubernur itu, berarti KH Khalik Imam tak mempunyai hak untuk memilih atau satu suara untuk Fadhilah gugur. Kasus ini sebenarnya terjadi juga dalam pemilihan Walikota Surabaya. Tapi tak sempat dipersoalkan oleh kelompok yang kalah dalam pemilihan.
FKB protes lewat surat yang dilayangkan ke Ketua DPRD Sampang pada 25 Juli 2000 dan ditembuskan ke Gubernur dan Ketua DPRD Jatim. FKB menyatakan pelaksanaan pemilihan bupati tidak sah. Tapi 4 fraksi pendukung Fadhilah tak menerima protes itu. Keempat fraksi menyurati Ketua DPRD Sampang pada 26 Juli 2000, dan menyatakan pemilihan bupati sah.
Ketua DPRD Sampang pun mengirimkan surat ke Gubernur pada 26 Juli 2000, melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan bupati Sampang, dan permintaan pertemuan empat fraksi dengan Gubernur. Juga meminta agar pelantikan Fadhilah Budiono dilaksanakan pada 1 Agustus 2000, bertepatan masa akhir Bupati Sampang periode 1995-2000.
Tapi hingga akhir Juli tak ada kepastian. Diajukanlah perpanjangan masa jabatan Fadhilah Budiono untuk mengisi kekosongan pemeritah kabupaten Sampang.
Pada akhir pekan pertama Agustus 2000, keluar Surat Keputusan Mendagri untuk perpanjangan Fadhilah selama satu bulan. Selama itu situasi elite politik Sampang mulai menghangat. Massa kontra Fadhilah melakukan unjuk rasa di kantor Gubernuran, sedang pendukung Fadhilah melakukan unjuk rasa tandingan di kantor DPRD Sampang.
Melihat kenyataan ini tim Depdagri pertengahan Agustus lalu dikirim ke Sampang untuk menyelidiki pelaksanaan pemilihan bupati Sampang. Tim mendatangi FKB, dan empat fraksi lainnya.
Di sisi lain Perwakilan Kades Sampang dan LSM pada 22 Agustus berangkat ke Jakarta menemui Mendagri, dan diterima Dirjen Pumda. Mereka meminta untuk pengesahan Bupati Sampang Fadhilah Budiono, namun belum ada penjelasan.
Akhir Agustus perpanjangan Bupati Fadhilah berakhir. Komando Pemerintah Kabupaten Sampang dipegang Plh Gubernur Jatim dengan Plt Pembantu Gubernur Madura Drs Djunaid Kedde sejak 1 September 2000. Ketidakjelasan itu membuat massa salah satu kubu marah. Senin (4/9) lalu, pendukung Fadhilah demo menutup semua kantor pemerintahan mulai desa, kecamatan, dan pemerintahan Kab. Sampang pun lumpuh. Beberapa Kades mengancam akan menyerahkan jabatannya jika Fadhilah tak segera dilantik.
Pada malam hari itu juga Fadhilah menerima faksimile dari Mendagri tentang pelantikannya yang akan dilakukan pada 7 September 2000.
Tapi kali ini giliran penentang Fadhilah melakukan aksi balasan pada Rabu (6/9) dengan membakar Gedung DPRD. Pelantikan Fadhilah pun dibatalkan, setelah para tokoh masyarakat Sampang bertemu di Grahadi.
Belakangan muncul, kalau penolakan terhadap Fadhilah, karena dirinya dinyatakan ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya manipulasi penyaluran beras bantuan untuk pengungsi Sambas dan program jaring pengaman siosial (JPS).
Sementara para ulama dari dua kubu yang bertemu Minggu (10/9) kemarin di Grahadi juga gagal mengambil keputusan. Sedang pendukung Fadhilah Budiono terus mendesak Rabu (13/9) hari ini agar bupati dilantik. (*)

Artikel SUPLEMEN yang lain:

atas