Buntut Laporan ke Puspom TNI KH Munif Bantah Pernyataan Dja'far SAMPANG - KH Munif Musrai salah seorang ulama kharismatik di Sampang, membantah pernyataan Dja'far Shodiq di Radar Madura (12/8), yang menyebutkan salah satu dari 14 ulama yang melaporkan H Fadhilah Budiono ke Puspom TNI dalam kasus dugaan penyelewengan OPK beras rawan pangan adalah dirinya. Bantahan ini, disampaikan KH Munif Musrai disela-sela acara tasyakuran hari Kemerdekaan RI ke 55 di Pendapa Kabupaten Sampang, Rabu (16/8) kemarin. "Maaf, saya tidak akan memberikan banyak komentar, khawatir takut salah. Insya Allah, saya tidak pernah ikut membubuhkan tanda tangan seperti yang pernah dimuat di koran," katanya singkat. Ditegaskan, mulai awal sampai selesainya pelaksanaan pemilihan bupati Sampang, ia mengaku tidak pernah ikut-ikutan berpolitik. Sebab, tidak mempunyai bakat di bidang politik. Oleh karena itu, dia selalu menolak menjadi tim sukses cabup tertentu. "Sampai saat ini pun, saya bukan tim suksesnya Pak Fadhilah maupun yang menolak Pak Fadhilah," tegasnya. Walaupun namanya dicatut, KH Munif Musrai tidak akan menyalahkan pihak manapun. Mengingat, hubungannya dengan pihak PKB selama ini cukup mesra. "Selama ini, saya memang selalu menyempatkan diri hadir bila di undang oleh PKB. Sehingga, saya bisa memahami dan tidak akan menyalahkan siapa-siapa dalam kasus ini," katanya bijaksana. Sementara Kakansospol Sampang H Soepandi Riambomo kepada Radar Madura menilai, kondisi perpolitikan pasca pemilihan bupati Sampang cenderung tidak kondusif dan demokratis. Sebab, sebagian elit politik dan pimpinan parpol tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Seperti kasus pencatutan nama baik beberapa ulama oleh kelompok yang tidak puas dengan hasil pilbup. "Saya menghimbau dan mengajak kepada semua pihak, agar ikut menjaga stabilitas politik dan keamanan di Sampang. Oleh karena itu, saya minta penegakan supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi," himbaunya. Soepandi menilai, proses pelaksanaan pemilihan bupati Sampang sudah melalui prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, semua pihak harus mau menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah yang sudah diputuskan tersebut. Menyinggung soal dugaan penyelewengan OPK beras rawan pangan yang dilakukan H Fadhilah Budiono, dia meminta agar dibuktikan melalui proses hukum. Sebab, sampai saat ini, proses hukum kasus ini masih belum dilakukan. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada kelompok yang menolak hasil pemilihan bupati agar tidak memvonis sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan. "Saya berharap, tolong jangan mendidik dan mengajari masyarakat memvonis sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan. Sebab, cara-cara seperti itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Marilah kita bersama-sama membangun dan menegakkan hukum di negeri ini dengan tetap menghormati azas praduga tidak bersalah," imbaunya. (fiq)