Keppres Tetapkan Empat PTN Kelola Diri Sendiri JAKARTA (Media): Empat perguruan tinggi negeri (PTN) melalui keputusan presiden (keppres), ditunjuk sebagai pilot project pengelolaan pendidikan secara swadana. Hal itu dilakukan sebagai upaya efisiensi dan pemberdayaan PTN dalam pengelolaan keuangan sendiri. Mendikbud Juwono Sudarsono mengatakan hal itu, kemarin, di sela-sela acara peresmian kampus Universitas Bung Karno (UBK) yang terletak di bekas gedung Direktorat Kesenian Depdikbud, Jl Kimia No 20, Jakarta. Juwono mengatakan keempat PTN itu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gajah Mada (UGM). Keempat PTN itu masing-masing akan menghadapi masalah khusus sesuai dengan disiplin ilmu yang dikelola. Mereka juga menghadapi persoalan hubungan dengan lingkungan usaha yang berdekatan dengan kampus itu. "Jadi, saya kira ada masalah manajemen yang masih harus dirinci nanti bagaimana sesungguhnya korporasi perguruan tinggi itu memanfaatkan dana dari luar. Sekarang sudah ada izinnya dalam bentuk keppres, tetapi apakah mereka sanggup mengelolanya, itu lain soal," tegasnya. Dia mengatakan implementasi pelaksanaan keppres itu tergantung dari rektor dan senat universitas, apakah mereka mengelola dengan cara menyewa seorang manajer untuk menangani pengelolaan keuangan secara terbuka, atau mengelola sendiri. Tapi harus diingat, ujarnya, titik lemah dari semua perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta adalah masalah pengelolaan keuangan. "Dalam pemberdayaan keuangan melalui keterbukaan ini, keempat PTN ini menjadi pelopor untuk mengembangkan subsidi silang bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu. Saya tidak tahu persis persentasenya, tetapi saya kira paling kurang 30% harus mengutamakan dari golongan sosial ekonomi lemah. Ini pesan pribadi saya," katanya. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Sofian Effendi belum lama ini mengatakan pemerintah tetap akan menyubsidi keempat PTN ini sampai benar-benar bisa swadana sepenuhnya. Subsidi yang diberikan minimal untuk gedung dan peminjaman tanah. Setelah PTN itu mampu berswadana, lanjutnya, dosen-dosen PTN itu statusnya bukan lagi pegawai negeri sipil (PNS). "Dosen-dosen adalah karyawan perguruan tinggi dan bahkan tidak harus pegawai tetap perguruan tinggi yang bersangkutan. Mereka bisa sebagai pegawai kontrak, dan dosen bisa berhenti kapan saja atau pindah ke universitas lain sesuai dengan kontrak yang menguntungkannya," ujarnya. Sementara itu, dalam kaitan peresmian kampus UBK, Mendikbud Juwono mengatakan kalau dilihat perjuangan Bung Karno dari tahun 20-an di bawah pengaruh para tokoh-tokoh pelopor pergerakan nasional seperti HOS Cokroaminoto, Bung Karno pantas menjadi titik fokus dari gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa semua orang mengakui bahwa Bung Karno adalah satu-satunya tokoh yang dikenal diterima oleh semua suku bangsa, agama, dan daerah yang ada di seluruh Indoensia. "Jadi ada suatu kualitas mistik yang membuat dia menjadi simbol dari seluruh bangsa Indonesia dan dia menjadi nation builder," katanya. Disebutkan, kalau Pak Harto dengan latar belakang pengalamannya di bidang ketentaraan adalah state builder, yang membangun negara. Karena melalui birokrasi termasuk birokrasi militer, Soeharto menuntaskan soal jati diri kenegaraan. "Jadi kalau Bung Karno jati diri kebangsaan, Pak Harto jati diri kenegaraan. Sementara tugas Habibie adalah untuk memberdayakan masyarakat, saya sebut beliau sebagai civic builder, karena beliau berikhtiar untuk memberdayakan keberanian masyarakat secara politik, ekonomi, dan budaya supaya mandiri, menghormati kekuasaan kenegaraan dan kebangsaan tetapi mengutamakan percaya diri kepada masyarakat," katanya. Di kesempatan sama, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya sudah berupaya mendirikan UBK sejak 1983, dan selalu menemui hambatan penguasa ketika itu. (Vic/B-1)