back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Radar Madura
Rabu, 01/11/2000
Jawa Pos


Pernyataan Gubernur Diklarifikasi

SAMPANG - Rencana Gubernur Jawa Timur H Imam Utomo yang akan mendesak Mendagri untuk segera melantik bupati terpilih Sampang H Fadhilah Budiono mendapat tentangan keras dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Kabupaten Sampang. "Alasan adanya kevakuman dan gejala pembangkangan sipil itu tidak ada kaitannya dengan persoalan yang masih melilit Pak Fadhilah," kata Ketua FKB Drs KH Hasan Abrori, MA kepada Radar Madura, kemarin.

Seperti diberitakan Jawa Pos, akibat tidak dilantiknya Fadhilah, sebagian warga Sampang enggan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), terhambatnya pembahasan APBD 2001, dan pemerintahan macet karena plt Bupati Sampang Drs Junaed Kedde tidak diakui beberapa komponen masyarakat. Dengan alasan itu, gubernur meminta Mendagri segera melantik Fadhilah.

Menurut Hasan Abrori, proses hukum terhadap Fadhilah baik penyidikan yang dilakukan Denpom dan Fatwa MA tentang sah tidaknya Pilbup Sampang, cukup dijadikan alasan untuk tidak menggelar pelantikan. "Pelantikan itu kan pintu gerbang yang menyatakan bahwa semua persoalan sudah selesai. Nyatanya, dua masalah tadi masih belum selesai," katanya.

Sekretaris FKB Ir Puji Raharjo menambahkan, pembangkangan sipil dengan cara boikot PBB itu tidak dapat dijadikan alasan untuk segera melantik Fadhilah. "Kalau model pembangkangan seperti itu dituruti, akhirnya supremasi hukum selalu dipatahkan begitu saja," katanya.

Menyinggung soal laporan bahwa pemerintahan di Sampang vakum, Puji berharap Pemda Jatim segera turun ke lapangan. Sebab, kenyataannya pemerintahan di Sampang tetap berjalan normal. "Yang betul itu bukan eksekutif yang vakum, tapi ada sebagian anggota dewan yang tidak mau aktif," ungkapnya.

Sedangkan, sekretaris Dewan Syuro PKB Sampang M Faidhol Mubarok S Ag menyatakan, setelah menyimak pernyataan gubernur, Ketua PKB KH Fahrur Razi Farouq mendapat jawaban dari gubernur bahwa berita yang dilansir beberapa media tersebut tidak benar. "Setelah di-cross check, ternyata gubernur tidak menyatakan mau mendesak Mendagri. Beliau tetap komitmen untuk menunggu hasil fatwa MA," timpalnya.

Sementara itu, tokoh empat fraksi di DPR Sampang H Moh Sayuti Bsc yang dikenal sebagai pendukung Fadhilah menyambut baik rencana gubernur itu. "Saya berterima kasih pada gubernur yang mau menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sampang," ucapnya.

Dikatakan Sayuti, pelantikan terhadap bupati terpilih merupakan suatu keharusan. Pasalnya, SK pengesahan dari Mendagri sudah turun. "Saya kira, lebih baik dilantik dulu. Soal kasus dugaan korupsi OPK beras dan PAW salah seorang anggota dewan itu bisa dibahas setelah pelantikan," tambahnya. (sor)