back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

Radar Madura
Kamis, 26/10/2000
Jawa Pos


Soal Protes Kepala MI Yang Tak Dapat DOP,DBO dan PMTAS
H Satirin: Bupati Perlu Panggil Kepala MI dan Tim Terkait Lainnya

PAMEKASAN - Surat yang dikirim 35 Kepala MI se Kecamatan Batumarmar kepada Bupati Pamekasan yang menanyakan tentang banyaknya MI yang tidak menerima DOP, BOP dam PMTAS tahun 2000, mendapat tanggapan Ketua Komisi E DPRD Pamekasan, H. Satirin. Dia memperkirakan hal itu terjadi karena kesalahan tehnik. "Saya melihat kemunkinan karena tehnik saja, " ungkap H. Satirin.

H Satirin menjelaskan, untuk pemberian bantuan DOP, DBO dan PMTAS tahun 2000 ini, agar tidak terjadi penyelewengan seperti tahun sebelumnya, Bupati Pamekasan meminta agar dilakukan pengecekan ulang atas status MI calon penerima. Sebab selama ini ditemukan banyak Madrasah yang tidak pantas menerima tapi masih menerima bantuan.

"Pada saat pengecekan itu, maka besar kemungkinan ada Madrasah yang sebelumnya mendapat bantuan kini tidak mendapat bantuan, karena persyaratannya untuk dapat bantuan harus punya sertifikat dan punya Nomer Statistik Madrasah (NSM). Jadi kalau tidak punya itu maka tidak dapat. Tahun sebelumnya banyak yang tidak punya syarat tersebut tapi masih dapat itu salah, '' katanya.

Sebagaimana diberitakan harian ini, 35 Kepala MI se Kecamatan Batumarmar mengirim surat ke Bupati Pamekasan Drs Dwiatmo Hadiyanto. Mereka mempertanyakan pengurangan jumlah Madrasah Ibtidaiyah menerima bantuan DOP,DBO dan PMTAS tahun anggaran 2000. Menurut mereka tahun sebelumnya ada sekitar 46 MI di Kecamatan Batumarmar menerima bantuan, namun tahun ini hanya tinggal sekitar 12 MI saja. Padahal mereka mengaku telah memiliki piagam termasuk juga NSM.

H Satirin mengakui jika akhirnya dengan pengecekan ulang itu bisa diketahui kemungkinan ada Madrasah yang tahun ini tidak bisa menerima bantuan karena tidak memenuhi syarat. "Jadi wajar misalnya jika sebelumnya yang menerima sampai 40 lebih, kemudiamn misalnya ada yang tidak penuhi syarat, jumlahnya berkurang hingga menjadi tinggal sekitar 12 itu sebagaimana yang ada dalam SK bupati sekarang, " katanya.

H Satirin juga memperkirakan, jika semua MI di Batumarmar telah memilki NSM, kemudian tidak menerima bantuan, hal itu bisa disebabkan oleh faktor tehnik. "Bisa saja datanya telah sampai ke Tim Kecamatan namun oleh Tim Kecamatan tidak sempurna disampaikan keatas atau keselip dan lain sebagainya, akhirnya mereka walaupun punya piagam dan memenuhi syarat, namun tidak mendapat bantuan tahun ini, " tegasnya.

"Atau biasa saja, sebenarnya mereka tidak punya NSM, namun karena sesuai dengan aturan harus punya NSM kemudian mereka berusaha keras untuk mendapat NSM. Namun karena waktunya terlambat atau terbatas, akhirnya mereka tidak bisa menerima tahun ini. Ini bisa jadi demikian. Karena itu menurut hemat saya maka Tim Kabupaten perlu mengumpulkan tim Kecamatan dan semua Kepala MI di sana serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan pengecekan ulang, agar jelas dan tidak muncul masalah dibekalang hari, " tambah anggota FTNI/Polri ini. (dwi)