Rektor PTN se Jatim Diminta Buat Konsep Soal Program Studi Baru Malang - Surabaya Post Tujuh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) se-Jatim akhirnya diminta membuat konsep tentang tolok ukur mutu kelayakan penyelenggaraan program studi baru. Konsep itu diharapkan nantinya dapat diterima atau diberlakukan di PTN maupun PTS. Permintaan itu datang dari Direktur Pembinaan Sarana Akademis (Dirbinsarak) Depdiknas, Prof Dr Ir Soeprodjo M.Eng. "Kami juga diminta menyusun parameter berikut tolok ukur mutu kelayakan, untuk pengembangan satuan penyelenggara akademis," kata Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Prof Nuril Huda PhD, di kantornya, Senin (28/8) siang. Tujuh rektor PTN di Jatim dimaksud meliputi Rektor Unibraw dan UM (Malang), ITS, Unair, Universitas Negeri Surabaya/Unesa, dan IAIN Sunan Ampel (Surabaya), serta Rektor Universitas Negeri Jembar. Para rektor PTN itu diminta menyusun konsep dimaksud setelah melakukan pertemuan dengan Dirbinsarak di kampus UM, Minggu (27/8) kemarin. Karena itu dalam penyusunan konsep nanti, lanjutnya, bukan tidak mungkin mereka minta masukan dari beberapa PTS di Jatim serta Kopertis. Bila sudah selesai akan dikirimkan ke Jakarta (Dirbinsarak) untuk dikaji lebih lanjut. Bantuan lain yang diharapkan dari para rektor PTN di Jatim adalah, penyusunan mekanisme proses penilaian kelayakan penyelenggaraan yang objektif. Penilaian itu juga harus terbuka dan dapat diterima seluruh PTN dan PTS. "Kami pun diminta menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan program di perguruan tinggi (di Jatim), sebagai bentuk mekanisme akuntabilitas oleh masyarakat," tambah dia. Sebagai konsekuensinya, nanti akan ada tim daerah yang melihat kelayakan program di PT. Dengan demikian pemantauan tiap PT tidak perlu menunggu pusat, tapi di daerah propinsi pun sudah ada pengawasnya yang terdiri atas orang-orang PT sendiri. Proyek Contoh Profesor Nuril mengatakan, PTN di Jatim memang dijadikan proyek percontohan dalam penerapan konsep kelayakan tersebut. Melalui konsep dimaksud nantinya tidak lagi ada pembedaan antara PTN dengan PTS. Sebelumnya, tujuh rektor PTN Jatim mengeluhkan lamanya pengurusan pembukaan program studi (prodi) baru ke Dikti. Jika mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka satu prodi, tidak demikian dengan PTS. "PTS yang mengajukan pembukaan program studi baru cukup butuh waktu tiga bulan," ungkapnya. Setelah berbicara dengan Dirbinsarak baru diketahui jika mekanisme yang dipakai antara PTN tidak sama dengan PTS. Jika PTN harus diperiksa Komisi Disiplin Ilmu (KDI) Depdiknas, tidak demikian dengan PTS. Karena itu proses perizinannya pun lebih cepat PTS. Pihak Ditjen Dikti sendiri akan menyusun kriteria mutu kelayakan penyelenggaraan PT. Penyusunan yang dilakukan bersama BAN (Badan Akreditasi Nasional) itu juga menyangkut tolok ukur, mulai status terdaftar sampai disamakan dan terakreditasi. (dia)