Seluruh Pendidikan di Indonesia akan Dikelola Swasta Jakarta, 4 Juli Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, 20 tahun mendatang pendidikan di Indonesia akan sepenuhnya dikelola oleh swasta. Pemerintah melalui Depdiknas hanya berfungsi merintis, merancang, dan menyusun konsep, sedangkan operasional pendidikan dilaksanakan oleh swasta. ''Dalam jangka panjang pendidikan tidak diwarnai dikotomi negeri dan swasta. Seluruhnya swasta, pemerintah hanya merintis,'' ujar Presiden ketika membuka Rapat Kerja Forum Komunikasi Yayasan Sekolah Swasta (FKYSS) di Jakarta, Senin (3/7). Untuk itu, kata Gus Dur, pada 20 tahun mendatang anggaran belanja Depdiknas disalurkan kepada pihak swasta guna kepentingan operasional pendidikan. Depdiknas berurusan dengan soal-soal konseptual sementara sekolah swasta yang menjalankan segi operasionalnya. Saat ini masih terjadi kerancuan, Depdiknas dan swasta mengurusi hal yang sama. ''Depdiknas hanya merancang dan merintis, yang melaksanakan adalah swasta. Pemerintah hanya membantu,'' jelas Gus Dur. Depdiknas juga bukan tempat bersaing dengan swasta. Pemerintah menjalankan tugas sebagai penuntun dan tidak mengambil alih kegiatan yang sepatutnya dige-rakkan oleh swasta. Ini salah penafsiran pasal 33 UUD yang berbicara tentang sistem kekeluargaan. Guru negeri bukan berarti lebih utama dari yang lain. Saat ini sangat penting bagi pemerintah mengupayakan pemulihan ekonomi guna mendongkrak pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan untuk seterusnya dapat menaikkan daya beli masyarakat. Bila kekuatan keuangan masyarakat semakin tangguh, mereka akan semakin mampu membiayai pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Ia mencontohkan, di negara-negara maju sekolah swasta mencapai sekurangnya 40 persen. Di AS saja, sekolah swasta mencapai 43 persen. Indonesia, tambah Gus Dur, akan menuju ke sana karena pemerintah tidak sanggup menangani semua. Lagi pula sebaiknya masyarakat yang bertanggung jawab atas pendidikan. Pemerintah hanya mendorong dan membantu. Saat ini Depdiknas masih menjalankan sekolah negeri dan memasukkan ke dalam anggaran negara. ''Ini sisa masa lampau. Tidak betul bahwa pemerintah merupakan saingan sekolah swasta,'' tambahnya. Untuk maksud ini maka dibutuhkan upaya untuk menambah jumlah sekolah swasta dan peningkatan peranan sekolah swasta. Depdiknas harus melancarkan "kebijakan buka pintu" bagi swasta sehingga peranan swasta semakin besar negeri semakin kecil. (Y-2/S-27)