Bupati Bangkalan Akui Program Jaring Pengaman Sosial Ada Penyimpangan Bangkalan - Surabaya Post Bupati Bangkalan Dr (Hc) Ir Moh Fatah, M.M. mengakui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program JPS (jaring pengaman sosial) pada anggaran 1999/2000 di Bangkalan. Untuk itu dia mengharapkan lembaga yang dibentuk untuk memonitor pelaksanaan program untuk mengatasi dampak krisis ini agar betul-betul lebih cermat. "Saya berterima kasih dengan Forpes (forum lintas pelaku) yang telah bekerja melakukan pemantauan program JPS di Bangkalan. Banyak temuan-temuan penyimpangan dalam pelaksanaan ini. Yang nantinya diharapkan dalam temuan itu bisa dicarikan jalan untuk memperbaiki pada pelaksanaan serupa di waktu mendatang," kata Fatah dalam sambutannya pada acara penyerahan hasil kerja Forpes pada Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan, di rumah salah satu pengurus, H Yasin Marselie, Kota Kec. Socah, Bangkalan, Kamis (11/5) siang. Dijelaskan, Pemda Bangkalan tidak akan menutupi dalam pelaksanaan program JPS. Makanya, di Bangkalan untuk memantau program pemerintah pusat, dibentuk beberapa forum pemantau. Selain Forpes ada FPM (forum pengaduan masyarakat), dan lainnya. Pembentukan forum ini sudah sesuai instruksi dari pusat. Namun di beberapa daerah ada yang tidak mau membentuk forum seperti Forpes. Karena khawatir ketimpangan dalam pelaksanaan JPS diketahui. "Khusus pembentukan Forpes untuk lebih independen. Makanya anggotanya orang-orang 'vokal' di Bangkalan. Mulai dari LSM, akademisi, wartawan, pemuda, dewan, praktisi hukum, dan lainnya," ungkap Bupati. Sedang Ketua DPRD Bangkalan, KH Drs Moh. Syafik mengatakan serupa. Dari penilaian pribadi pelaksanaan JPS untuk daerah Bangkalan banyak penyimpangan. "Dari yang saya rasakan, sepertinya program JPS yang di laksanakan di daerah ini selama ini banyak penyimpangannya. Makanya di dewan, komisi-komisi melakukan pemantauan dan telah memanggil pejabat di instansi yang melaksanakan program pemerintah pusat ini untuk mengatasi dampak krisis," tegas dia. Sementara Ketua Forpes, Drs Ec Moh Syarif MSc, setelah mendapatkan temuan-temuan di lapangan, lalu melakukan pertemuan dengan para pejabat dari Dinkes, Dinas P & K, PMD, Diknas, Dolog. "Dari beberapa temuan di lapangan. Kami memberikan rekomendasi, agar dalam pelaksanaan mendatang lebih diperbaiki lagi," ujarnya. Dia juga berharap bila Forpes masih dibutuhkan Pemda untuk memantau pelaksanaan program JPS tahun berikutnya, agar dilibatkann lagi. "Bila kami dipakai lagi agar sejak perencanaan, Forpes dilibatkan. Tidak seperti sekarang, waktunya pendek untuk terjun ke lapangan. Namun kami bekerja semaksimal mungkin," ujarnya. (kas)