Madura Bisa Jadi Propinsi Bangkalan - Surabaya Post Menteri Negara Otonomi Daerah, Prof Dr Ryaas Rasyid menyambut baik keinginan komponen masyarakat agar Madura jadi propinsi. Namun dia mengingatkan untuk menjadi propinsi harus melalui prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini disampaikan Ryaas Rasyid di hadapan ratusan ulama se-Madura, di Ponpes Syaichona Cholil, Demangan, Bangkalan, Minggu (5/12) pagi dalam acara silaturahim dengan para ulama di sana. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan ulama Bassra empat kabupaten, Muspida Bangkalan, tokoh masyarakat Madura itu juga dilanjutkan dengan dialog. "Jika Madura ingin jadi propinsi, di antaranya harus disetujui semua DPRD se-Madura. Makanya kalau memang serius, sudah perlu dipersiapkan terlebih dulu," katanya yang mendapatkan sambutan ulama. Jika sudah diajukan ke pusat, katanya nantinya akan dipersiapkan dua tim. Tim pertama yang akan dipimpin Meneg Otonomi Daerah bersama beberapa anggota gabungan. "Menyangkut teknis, tim saya yang akan mempelajari dan sebagainya. Sedangkan aspek politiknya, tim dari Komisi II DPR RI. Jadi tim turun dari aspek politik menyelidiki, apakah untuk menjadi propinsi cermin dari keinginan rakyat secara keseluruhan, termasuk manfaatnya bagi masyarakat banyak," ujarnya. Menurut Ryaas Rasyid, soal Madura ingin jadi propinsi pertama kali bukan dilontarkan masyarakat Madura. "Waktu itu Bupati Bangkalan bersama ulama datang ke saya. Mereka tak berbicara Madura jadi propinsi, malah saya yang katakan apakah Madura tidak ingin jadi propinsi," ujarnya disambut tawa yang hadir. Keinginan daerah untuk menjadi propinsi bukan hanya Madura. Beberapa daerah seperti Banten (Jabar), Riau, Bangka, Belitung juga punya keinginan sama. "Orang-orang daerah di sana sering mengontak saya, ingin menjadi propinsi," jelasnya. Dalam dialog antara ulama dan Meneg Ryaas Rasyid, juga ditanyakan tentang risiko, kesiapan, untung-ruginya Madura menjadi propinsi. "Memang semua itu pasti ada untung-ruginya, risiko, dan manfaatnya," katanya. Risikonya untuk menjadi propinsi katanya akan menambah beban anggaran bagi daerah itu. Karena harus menyiapkan perkantoran gubernur dan personelnya. "Sebab pemerintah tidak memberikan subsidi untuk biaya pangkal, yang kalau dulu selama beberapa tahun miliaran rupiah. Kalau dulu bisa untuk biaya pembangunan, bila jadi propinsi, modal yang ada mungkin hanya cukup biaya pemerintahan, itu risikonya," jelasnya. Namun katanya tak perlu berkecil hati. Nantinya masalah-masalah pusat akan diserahkan pada daerah itu untuk mengelolanya. Misalnya kekayaan laut, jika kabupaten hanya 4 mil dari garis pantai. Bila jadi propinsi, penguasaan laut bisa mencapai 12 mil. Jika banyak tambangnya, bisa lebih banyak menerima pendapatan untuk membangun daerahnya. "Untungnya jika jadi propinsi, masyarakat Madura banyak berbuat di daerahnya. Bisa jadi gubernur, kepala dinas, amat terbuka luas. Juga implementasinya masyarakat Madura, tak hanya tergantung dari propinsi Jatim seperti selama ini," kata Menteri yang juga membuka Semiloka tentang Otonomi Daerah di Unibang, Minggu siang. (kas)