back
Serambi MADURA http://zkarnain.tripod.com/
Internet Based Life-long e-Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality

JAWA TIMUR
Selasa, 12 Desember 2000
Surabaya Post


DPRD Bangkalan Ingatkan Bupati Hindari KKN Pejabat

Bangkalan - Surabaya Post

Pemberlakuan otonomi daerah Januari 2001 membawa konsekuensi perampingan stuktur organisasi dan jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Untuk itu DPRD Bangkalan mengingatkan bupati agar menghindari KKN dalam penempatan pejabat.
"Personalia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan formal sesuai aturan, bukan rekayasa. Yang lebih penting dipertimbangkan pejabat itu berakhlaq dan bermoral baik. Sebab sebaik apa pun suatu sistem, bila moral pimpinannya tidak baik, tidak akan mendukung keberhasilan lembaga itu," kata H A. S. Morris SH, juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG), pada sidang paripurna DPRD tentang pendapat akhir terhadap enam ranperda (rancangan peraturan daerah), Senin (11/12) siang.
Enam ranperda mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan).
Dalam ranperda disebutkan perampingan beberapa dinas, bagian, perubahan dinas menjadi kantor, penggabungan dinas dengan departemen, perubahan departemen menjadi kantor, dan badan.
Rincian penempatan personal pimpinan untuk masing-masing lembaga, yakni satu orang Sekkab, satu Sekwan, tiga asisten, 10 kepala dinas, tiga kepala badan, 11 kabag, dan 11 kepala kantor.
"Agar lembaga baru ini berjalan dengan baik, seluruh pimpinan dan tokoh daerah, baik formal maupun nonformal, agar kompak dalam mengarahkan dan menggerakkan partisipasi rakyat terhadap pembangunan. Bukan malah menghancurkan hasil pembangunan," harap dia.
Sedang Ketua FPDIP A. Chalik Untung mengatakan, ada beberapa catatan dan saran bagi pemberlakuan enan ranperda nantinya. Di antaranya, pengusulan dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan, di samping memenuhi syarat formal, juga melihat aspek the right man on the right place.
"Perlunya dipertimbangkan track record dari seorang pejabat. Sebab beban yang dipikul daerah cukup berat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Makanya personalnya harus yang betul-betul pilihan," ingat dia.
Sedang FKB melalui juru bicaranya Drs Abu Naim, berharap Bangkalan ke depan, hendaknya dapat menjadi salah satu daerah yang dinamis, kreatif, inovatif, dan produktif. "Namun tetap berpedoman dan menyesuaikan dengan kemampuan serta standar pelayanan yang optimal bagi masyarakat," katanya. (kas)